kumparan
31 Desember 2019 12:49

Lawan Tabu, Perempuan Kini Lebih Berani Bersuara

Cover collection Baiq Nuril
Cover collection Baiq Nuril. Foto: Putri Sarah
Puluhan tahun lalu, mungkin terasa aneh untuk melihat perempuan membicarakan isu yang menyangkut kepentingan mereka secara vokal. Apalagi, jika mempertimbangkan banyaknya norma sosial yang seolah mengekang dan membuat kita lebih pendiam dan tak banyak menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal.
Namun, kini, hal itu sudah berubah. Semakin banyak perempuan yang berani menyuarakan pendapat mereka, termasuk mengungkapkan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual.
Seperti yang dilakukan oleh Baiq Nuril, seorang penyintas pelecehan seksual sekaligus mantan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada 2012, Nuril yang merupakan guru dari SMAN 7 Mataram, Lombok, menerima pelecehan seksual secara verbal dari Muslim, kepala sekolah di tempatnya bekerja. Muslim kerap menelepon Nuril untuk mengisahkan cerita vulgar soal teman perempuannya, yang isinya mengarah kepada pelecehan seksual.
Tak nyaman dengan percakapan tersebut, Nuril merekam percakapan mereka. Namun, pada 2014, ketika rekamana percakapan itu beredar, Muslim malah melaporkan Nuril dengan tudingan pencemaran nama baik.
Dari situ, kasus Nuril berujung panjang. Walau sempat dinyatakan tidak bersalah dalam vonis PN Mataram, perempuan asal Lombok ini harus menjalani kasasi di Mahkamah Agung dan justru dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Peninjauan Kembali (PK)-nya pun ditolak dan putusan itu tak berubah.
Baiq Nuril di Badan Musyawarah DPR RI
Baiq Nuril (ketiga kiri) saat meniggalkan Badan Musyawarah DPR RI, Selasa (16/7). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Nuril yang merasa tak terima sekaligus putus asa pun nekat mengirimkan surat untuk meminta amnesti kepada Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu, barulah ia menemukan titik terang. Empat tahun setelah kasus itu pertama kali terjadi, ia akhirnya mendapatkan pengampunan, setelah DPR memberikan persetujuan dan Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019.
Setelah perjuangan panjang, kasus itu akhirnya selesai. Nuril bisa kembali beraktivitas seperti dan melanjutkan hidupnya, termasuk mencari pekerjaan baru setelah meninggalkan sekolah tempatnya bekerja.
Namun, perlu dipahami bahwa apa yang dialami oleh Nuril tidaklah mudah dan memerlukan keberanian tinggi. Nuril harus tetap berteguh dengan apa yang diperjuangkannya, meski menghadapi ketidakadilan dan juga hujatan.
Akan tetapi, nyali Nuril tidak ciut. Ia bahkan menyerukan agar para korban pelecehan seksual tidak merasa takut dan berani membela diri. Hal ini diutarakannya seusai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, 25 Juli 2019 atau pada hari DPR memutuskan amnesti untuknya.
"Harus berani, harus berani. Jangan beri kesempatan kedua kali. Kalau pun itu terjadi pada Anda sekali, jangan beri kesempatan untuk kedua kalinya. Harus Anda berani bersuara," tutur Nuril, seperti dikutip oleh kumparanNEWS.
Woman Talk
Deretan perempuan yang berani melawan tabu dan siap untuk speak up terkait isu-isu yang mereka hadapi. Foto: Argy Pradypta/ kumparan

Keberanian untuk Melawan Pelecehan Seksual

Baiq Nuril pun menjadi representasi salah satu perempuan Indonesia yang kini berani menyuarakan dan membela haknya terkait kasus pelecehan seksual. Seperti Nuril, kini keberanian serupa juga sudah mulai terlihat di berbagai kalangan masyarakat, baik secara kolektif maupun perorangan.
Saat ini, ada berbagai komunitas yang mengadvokasikan mengenai isu perempuan, termasuk Hollaback! Jakarta. Komunitas anti pelecehan seksual ini didirikan pada Februari 2016 dan berafiliasi dengan Hollaback, sebuah gerakan global yang dibentuk untuk mengakhiri pelecehan di ruang publik, dengan melibatkan aktivis lokal. Saat ini, komunitas itu kini telah tersebar di 30 kota di 18 negara.
Hollaback! Jakarta
Komunitas Hollaback! Jakarta. Foto: Instagram/@hollaback_jkt
Kepada kumparanWOMAN, Fitri MS, Co-Director Hollaback! Jakarta menjelaskan, awalnya, komunitas ini dibentuk untuk menimbulkan kesadaran mengenai isu pelecehan, dengan harapan akhir untuk sepenuhnya membasmi pelecehan dalam bentuk apa pun.
“Pada awalnya, tujuan kami adalah bring the awareness to start the conversation. Agar cat calling, victim blaming itu enggak dianggap wajar. Itu awareness yang coba kita bawa,” tutur Fitri ketika dihubungi kumparanWOMAN lewat sambungan telepon pada Rabu (25/12).
Woman Talk - Fitri MS
Co-Director Hollaback! Jakarta, Fitri MS. Foto: dok. Fitri MS.
Untuk mencapai tujuan tersebut, komunitas Hollaback! Jakarta pun banyak melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai pelecehan, bekerja sama dengan berbagai institusi. Misal, bersama Gojek, Kedutaan Besar Inggris, juga MRT Jakarta. Kemudian, mereka juga memberikan ruang bagi para perempuan yang menjadi korban pelecehan untuk membagikan pengalaman mereka di website Hollaback! Jakarta.
“Jadi, ketika orang baca (cerita tersebut), mereka jadi punya keberanian juga untuk membagikan pengalamannya, melawan, juga membicarakan soal hal tersebut. Dulu, hal seperti ini dianggap sangat tabu. Jadi, kami ingin memfasilitasi agar orang berani speak up,” ujarnya.
Infog Women on Top
Infografik: 5 Jenis Pelecehan dan Cara Mengatasinya. Foto: Argy Pradypta/kumparan
Selain pada lingkup komunitas, gerakan untuk melawan pelecehan seksual juga mulai banyak dikampanyekan oleh sosok-sosok berpengaruh. Misal, oleh selebriti Hannah Al Rashid. Tidak hanya sibuk melenggang di dunia perfilman, aktris sekaligus pemegang titel Sustainable Development Goals (SDGs) Mover untuk PBB ini juga kerap mengadvokasikan isu hak perempuan dan kesetaraan gender, termasuk mengenai pelecehan seksual. Misalnya, dengan berbicara pada forum-forum perempuan maupun dengan menyuarakan pendapatnya lewat media sosial.
Kepada kami, Hannah mengatakan bahwa menurutnya, isu mengenai pelecehan seksual memang harus disuarakan, meski tidak mudah. Ia juga beranggapan, kita tidak bisa menunggu hingga seseorang mengubah kondisi dan membuat keadaan menjadi lebih baik bagi para perempuan.
“Kalau kita tidak speak up, ya, sistemnya tidak akan berubah. Status quo-nya tidak akan berubah. Tapi kita tetap harus mulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain mengubah hal itu untuk kita, jadi kita memang harus aktif dalam membuat perubahan yang positif. Jadi, karena itu, saya berani,” tutur Hannah dalam sesi wawancara rubrik ‘Women on Top’ bersama kumparanWOMAN baru-baru ini.
Hannah Al Rashid di Women's March 2019
Hannah Al Rashid di Women's March 2019 Foto: Okke Oscar/kumparan
Semangat yang sama juga mulai disuarakan oleh aktris film ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’, Rachel Amanda. Selebriti yang turut mengisi panel diskusi ‘Media Darlings’ dalam acara forum perempuan, Summit on Girls ini mengatakan, ia berusaha mendiskusikan mengenai berbagai hal, termasuk soal pelecehan maupun apa yang salah dalam sistem sosial, dengan orang-orang di sekelilingnya.
“Biasanya, aku akan ngomong langsung di lapangan. Misalnya, kalau ada sutradara atau produser perempuan. Kami membicarakan soal toxic masculinity maupun laki-laki yang harus bersikap kasar untuk dianggap kompeten, walau ini sebenarnya tidak diperlukan,” ujar Rachel.
“Selain itu, aku akan kembali lagi ke media sosial. Itu adalah cara yang paling cepat, secara jangkauan ada lebih banyak orang yang bisa aware dengan omonganku (lewat media sosial),” sambungnya.
PTR, Rachel Amanda di Balai Kartini
Rachel Amanda di acara summit on girls di Balai Kartini, Jakarta., Selasa (10/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Suara Perempuan di Dunia Politik

Saat ini, keberanian perempuan untuk mengutarakan pendapatnya juga telah mencapai ranah penting, yaitu ranah politik. Meski belum mencapai angka 30 persen di parlemen seperti yang diharapkan, kini sudah ada lebih banyak politisi perempuan yang vokal menyuarakan pendapat mereka, sekaligus membela hak-hak perempuan. Sebut saja, sosok Rieke Diah Pitaloka, politisi PDIP yang mengawal kasus Baiq Nuril. Kemudian, ada juga Grace Natalie dan Tsamara Amany, dua politisi PSI yang kerap menyuarakan agenda politik mereka dengan lantang.
Dalam wawancara untuk rubrik Role Model bersama kumparanWOMAN beberapa bulan lalu, Grace Natalie pernah mengatakan bahwa hingga kini, ada banyak isu perempuan yang belum diatasi dan diketahui karena minimnya jumlah politisi perempuan.
"Kalau pun perempuan itu menjadi anggota dewan, dia tidak benar-benar (terlihat) memperjuangkan isu-isu perempuan," tutur Grace.
Role Model Grace Natalie
Ketua Umum PSI, Grace Natalie. Stylist: Anantama Putra, Makeup: Irma Gerungan, Hairdo: Uthe, Busana: Massimo Dutti. Foto: Panji Indra
Padahal, partisipasi perempuan dalam politik diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap isu-isu perempuan, termasuk mengenai kesejahteraan, kesehatan, juga keamanan bagi perempuan. Dalam situs UN Women, dinyatakan bahwa menurut sebuah studi, banyaknya jumlah perempuan di parlemen bermanfaat untuk lebih menyoroti isu-isu perempuan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian penuh dari pihak pemerintah.
Namun, Grace tidak menyalahkan para politisi perempuan, karena bisa jadi selama ini mereka kurang mendapatkan dukungan secara struktural. Ia juga berpendapat bahwa sistem yang ada membuat perempuan sulit maju di bidang politik yang memang didominasi oleh laki-laki.

Tantangan yang Dihadapi Perempuan untuk Bisa Speak Up

Selain itu, perlu dipahami pula bahwa masih cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh para politisi perempuan yang vokal menyuarakan pendapatnya. Politisi muda Tsamara Amany, mengatakan bahwa di masyarakat, masih ada persepsi miring soal perempuan yang berani berpendapat.
"Memang, kita harus akui bahwa kultur dan persepsi masyarakat--bahwa perempuan, apalagi perempuan muda yang berani, lantang, kemudian mendebat orang dan sebagainya, itu dianggap sebagai intimidatif," tutur Tsamara kepada kumparanWOMAN via sambungan telepon pada Rabu (25/12).
Ia mengatakan, hal ini menimbulkan dilema di kalangan para politisi perempuan. Sebab, di satu sisi, para politisi perempuan adalah individu yang cerdas dan berani menyuarakan pendapat. Namun, di sisi yang lain, mereka juga harus memikirkan efek elektoral dari tindakan mereka.
"Ketika memikirkan itu dan persepsi masyarakat kita masih berpegangan bahwa perempuan seharusnya lebih halus dan lain-lain, maka itu menjadi tantangan dan kendala bagi politisi perempuan untuk menyuarakan yang sesungguhnya," ujarnya menjelaskan.
LIPSUS, PSI, Tsamara Amany
Kutua DPP PSI, Tsamara Amany. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Hal ini tentunya juga dirasakan oleh Tsamara--yang bahkan sering harus berhadapan dengan hujatan, baik di dunia maya maupun nyata. Ia sering mendapat komentar yang menganggapnya bersikap tidak sopan kepada orang tua karena berani beradu argumen.
Namun, Tsamara sendiri memutuskan untuk tetap menjadi dirinya dan tetap lantang mengutarakan pendapatnya. Ia berprinsip, walau ada yang tidak suka dengan caranya bersikap, ada juga yang akan menyukainya. Untuk mengurangi salah paham, ia akan berusaha untuk menjaga mimik dan menunjukkan gestur yang sopan, meski tetap mengutarakan argumennya.
"Buat saya, mendebat orang itu enggak ada kaitannya dengan menjadi kurang ajar. Saya akan tetap serang argumentasi dia, tapi saya akan menunjukkan gestur yang sopan,” tegasnya.
Kurang lebih, apa yang dialami oleh Tsamara menggambarkan kondisi yang dialami oleh para perempuan di Indonesia saat ini. Meski ada lebih banyak yang berani berpendapat, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan saat akan bersuara. Bahkan, tak sedikit pula perempuan yang memilih diam karena khawatir akan akibat yang ditimbulkan dari sikap tersebut.
Atnike Sigiro, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, berpendapat bahwa kini, memang, sudah ada lebih banyak perempuan yang berani speak up. Hal ini berkaitan dengan munculnya ruang politik dan ekspresi pascareformasi, juga ilmu pengetahuan terkait isu perempuan dan keadilan gender yang semakin meningkat di masyarakat. Hasilnya, semakin banyak organisasi perempuan yang muncul dan semakin banyak pula pembahasan mengenai aneka isu perempuan.
Atnike Nova Sigiro di Balai Kartini
Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro di acara Summit On Girls di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Namun, Atnike menggarisbawahi bahwa sebenarnya, masih ada jauh lebih banyak perempuan yang memilih untuk diam, lantaran merasa khawatir mengenai dampak yang mungkin akan dihadapi bila berpendapat. Sebagian dari mereka juga merasa bahwa masalah yang ada bersifat tabu untuk dibicarakan, sehingga memutuskan untuk diam.
Atnike mengatakan, masih ada banyak kasus mengenai perempuan yang tak naik ke permukaan atau bahkan tidak terselesaikan. Sekalipun terselesaikan, kasus itu harus menempuh jalan yang begitu panjang, seperti kasus Baiq Nuril.
“Kasus Baiq Nuril itu kan bisa dikatakan sukses, tapi setelah melalui jalan panjang. Dia sempat didiskriminasi juga dan mengalami pengabaian oleh institusi hukum. Baru pada level pengadilan tingkat paling tinggi, dia mendapatkan amnesti,” ungkap Atnike dalam sambungan telepon baru-baru ini.
“Padahal, kalau itu kasus ditangani dengan baik, dengan perspektif keadilan gender, sejak pada tingkat pengadilan paling bawah, seharusnya tidak perlu berlarut-larut seperti itu,” ujarnya menambahkan.
Tak hanya di ranah kekerasan seksual, perempuan juga masih mengalami tantangan untuk speak up dan maju di berbagai bidang lainnya. Di bidang kemajuan karier, misalnya. Atnike menjelaskan, perempuan masih memiliki barrier untuk bisa meraih posisi yang setara dengan laki-laki di tempat kerja. Sebab, mereka harus menyeimbangkan antara karier dan siklus kehidupan lain, misalnya menikah. Sementara, ia belum tentu diprioritaskan untuk mengejar karier dalam keluarganya.

Peran Pendidikan agar Perempuan Berani Speak Up

Oleh karena itu, Atnike berpendapat, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendukung para perempuan menyampaikan pendapat dan memperjuangkan haknya. Kepada para perempuan, Atnike mengajak kita untuk bersama-sama bergerak membangun ruang-ruang aman, mempelajari tantangan yang dihadapi, juga belajar mengorganisasikan diri dalam berbicara ke publik. Hal ini dimaksudkan agar suara-suara perempuan lebih terdengar, karena dilakukan dengan skala masif.
Sementara, dari sisi eksternal, diperlukan perubahan sistem, agar perempuan dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, juga hukum. “Caranya bagaimana? Kalau menurut saya, yang krusial di Indonesia adalah sistem pendidikan. Mulai dari sekolah, hingga masuk ke dunia kerja juga, harus dibangun sistem pendidikan yang menghargai kesetaraan gender,” tutur Atnike.
“Dunia pendidikan adalah sarana sosialisasi yang menurut saya paling efektif kalau kita ingin mengubah mindset yang merendahkan, melecehkan perempuan,” ujarnya menegaskan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan