Sistem Pemerintahan pada Era Jokowi: Kritik & Kebijakan yang Menjadi Perdebatan

momen Jokowi memberikan pidato singkat (sumber https://www.instagram.com/jokowi)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menempuh dua periode sejak tahun 2014. Selama masa jabatannya, Jokowi telah mencapai beberapa pencapaian signifikan, seperti pembangunan infrastruktur yang pesat, program sosial, dan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, kritik dan kebijakan yang diambilnya juga telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan di masyarakat Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur dan Stabilitas Ekonomi

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara telah memperbaiki konektivitas di seluruh Indonesia, menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Sembako, membantu warga miskin dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang cukup. Keberhasilan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi juga telah menjadi salah satu capaiannya yang paling signifikan.

Keterbatasan Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia

Namun, kritik lain yang diberikan terhadap Jokowi adalah keterbatasan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pemerintahannya telah membuat demonstrasi menjadi hal yang terlarang, padahal pasca Reformasi UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah salah satu UU yang segera dibentuk untuk membedakan masa otoritarian dengan demokrasi. Kriminalisasi dengan korban paling banyak kriminalisasi kebebasan berpendapat juga telah menjadi isu yang sensitif. Selain itu, kebijakan Pemerintahan Jokowi yang menerjunkan pasukan tanpa keputusan negara ataupun meminta persetujuan DPR merupakan operasi militer ilegal yang telah melahirkan berbagai pelanggaran HAM mulai dari tangkapan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kriminalisasi kebebasan berekspresi.

Konsolidasi Politik dan Dinasti Politik

Konsolidasi politik Pemerintah Jokowi juga telah meningkatkan kekuatan politiknya, terlihat dengan bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet Jokowi. Oposisi di DPR terlihat semakin lemah untuk menjalankan checks and balances. Berbagai UU inisiatif Presiden dengan disahkan dalam waktu singkat juga telah menimbulkan kekhawatiran soal kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Contohnya, UU Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, Revisi UU MK, dan Revisi UU KPK telah mengubah 72 UU, 1 UU disisipkan, dan 2 UU dicabut dalam waktu yang relatif singkat.