Inovasi Teknologi Digital: Meningkatkan Transparansi atau Memperburuk Persepsi

Photo by Rami Al-zayat on Unsplash

Perkembangan teknologi yang pesat di era digitalisasi ini memprakarsai banyaknya inovasi digital. Menurut definisi Brennen & Kreiss (2016), kami menyimpulkan bahwa dengan kemajuan teknologi, akan terbentuknya fenomena digitalisasi yang akan menambahkan persediaan data dan informasi serta memudahkan untuk proses analisis data. Digitalisasi memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, serta mempengaruhi dunia kontemporer. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah terciptanya perangkat lunak yang dapat memudahkan penyebaran informasi secara pesat. Dari yang sebelumnya penyebaran informasi dilakukan melalui koran atau surat kabar yang memakan waktu cukup lama untuk tiba di tangan masyarakat.

Kini hanya dengan bermodalkan telepon genggam, seseorang dapat dengan mudah menyebarluaskan informasi apapun dalam sekejap. Dengan adanya transisi ini, tentu akan mempengaruhi dinamika dalam masyarakat salah satunya yaitu dinamika politik dan partisipasi politik masyarakat. Dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan beberapa tahun terakhir, khususnya dikarenakan beberapa media platform yang memungkinkan masyarakat untuk mencari ataupun menyebarkan informasi. Sebelum menganalisa bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi dinamika politik, tentu harus ditinjau terlebih dahulu sistem politik di Indonesia itu sendiri.

Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem politik demokratis. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan itu sendiri.” Secara normatif, sistem politik yang dianut di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti yang dinyatakan dari Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (2019) karya Winarno. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada individualitas dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila memerlukan sistem pemerintahan dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia memiliki dua sisi yang saling mempengaruhi demi terwujudnya pemerintahan yang ideal, yaitu sisi masyarakat dan pemerintahan.

Di sisi pemerintah, para anggota pemerintahan ataupun wakil rakyat dapat dengan mudah menyampaikan visi misi mereka melalui media sosial yang seakan menjembatani komunikasi wakil rakyat dan masyarakat. Dengan ini para wakil rakyat dapat membentuk persepsi publik, Menurut definisi Gitosudarmo & Sudita (2015: 16), kami menyimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang hasilnya akan dipengaruhi oleh tafsiran stimulus-stimulus yang berada disekitar individu tersebut. Persepsi inilah yang berperan penting untuk mengarungi dan mengkailkan simpati publik, karena seperti yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut bahwa persepsi masyarakat seringkali sangat subjektif.

Di sisi masyarakat, perkembangan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk memeriksa latar belakang seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi wakil mereka. Masyarakat juga dapat menguak riwayat hidup para calon wakil rakyat ini terutama jika mereka pernah melakukan tindak kriminal ataupun hal hal yang dapat menurunkan kredibilitas mereka sebagai seorang pemimpin. Kemudahan informasi yang ada adalah berkat para jurnalis dan wartawan yang terjun langsung ke lapangan dan meliput hasil kerja para wakil rakyat. Tak hanya mereka yang bekerja sebagai pemberita, masyarakat sekitar juga dapat berpartisipasi dan juga memvalidasi apakah berita yang dinarasikan pemberita sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Berkat perkembangan teknologi ini, rakyat dapat memastikan apakah visi misi orang yang mewakili mereka sudah sesuai atau belum dengan apa yang dijanjikan kepada mereka. rakyat juga dapat mengunggah serta menyebarluaskan hasil kerja para wakil rakyat yang kemudian akan disambung dengan kritik, saran ataupun pujian tergantung pada kepuasan mereka terhadap kinerja para wakil rakyat. Dengan ini masyarakat dapat memastikan akuntabilitas pemerintahan, Sjahruddin Rasul (2000) menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “individu” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara keseluruhan atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks lembaga negara, “seseorang” tersebut adalah pimpinan lembaga sebagai penerima amanah dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau masyarakat sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan amanah tersebut. Secara sederhana, akuntabilitas mengacu pada perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media.

Globalisasi menjalani peran penting yang membawa perubahan signifikan dalam partisipasi politik di seluruh dunia. Tiap-tiap individu memiliki kuasa untuk mengakses lingkup yang lebih luas baik itu untuk menyuarakan pendapatnya atau sebagai platform pencarian informasi yang lebih guna meningkatkan partisipasi dalam proses politik. Rakyat dapat mengandalkan platform digital ini sebagai pedoman mereka dalam menentukan kredibilitas seorang tokoh politik. Hal ini memberikan kepastian bagi seorang pemilih. Tokoh politik yang mencalonkan diri tidak dapat sepenuhnya membentuk image yang sempurna karena dengan mudahnya aksesibilitas dunia digital, tentu riwayat hidup tokoh politik akan bersifat transparan. Maka dari itu, segala hal baik maupun seluk beluk kebusukannya akan dengan mudah tercium rakyat.

Negara Indonesia sudah mengalami pengaruh dari perkembangan teknologi yang pesat, terlebih di ranah politik. Media online dan media sosial memegang peran yang penting dalam aktivitas berpolitik di era dimana semuanya serba digital. Proses digitalisasi ini memancing banyak perhatian publik terhadap berbagai kasus yang terungkap melalui internet. Contoh kasus yang kerap menjadi omongan publik saat ini bersangkutan dengan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029, yakni Gibran Rakabuming Raka. Keberadaan akun kaskus yang masih ramai berseliweran menimbulkan pertanyaan publik mengenai akuntabilitas tokoh politik tersebut.

Terlepas rumor tersebut benar atau salah, persepsi publik yang dibangun sudah terlanjur terpengaruhi dan membentuk pandangan yang negatif terhadap wakil presiden periode mendatang ini. Masyarakat semakin tidak mempercayai kredibilitas Gibran sebagai wakil presiden Indonesia. Gibran, awalnya juga sudah menuai perhatian publik secara kontroversial dengan pencalonan dirinya yang bertentangan dengan aturan MK (Mahkamah Konstitusi) mengenai persyaratan usia minimal 40 tahun. Saat terlaksananya pemilu, Gibran baru berusia 37 tahun.

Namun, diluar segala cuitan online yang membahas kontroversi tersebut, paslon (pasangan calon) Prabowo-Gibran masih terjamin popularitasnya. Hal ini dibuktikan dengan pemungutan suara yang terbanyak dari paslon 02. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara tepat pada hari Rabu (20/03/2024). Hasil pemungutan suara ini menjadi keputusan akhir kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Belum masuk ke dalam masa jabatannya, telah muncul desas-desus yang mengatasnamakan Gibran. Tersorot oleh publik suatu akun yang berasal dari situs kaskus yang berisi unggahan penuh cemooh terhadap tokoh-tokoh publik, termasuk presiden terpilih, Prabowo Subianto. Banyak dugaan yang menyatakan bahwa dalang dibalik akun fufufafa adalah wakil presiden terpilih itu sendiri, yaitu Gibran. Dugaan ini bukanlah dugaan semata, melainkan bukti-bukti yang ditemukan masyarakat juga mengarah ke kepemilikan dari Gibran. Munculnya rumor ini ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap persepsi publik terhadap wakil presiden terpilih kita.

Kehadiran teknologi yang canggih merupakan salah satu faktor utama isu akun fufafa dapat terangkat ke permukaan. Akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut sangat mudah. Teknologi memainkan peran yang penting bagi masyarakat untuk melakukan research dan menelusuri latar belakang dari tokoh-tokoh politik. Kemudahan mengakses informasi dalam era digital ini meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat Indonesia. Partisipasi politik sendiri merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh publik massa (non professional) berkaitan dengan hal yang berbau politik. Rakyat Indonesia yang termasuk amatir pun ikut serta dalam mencari kebenaran dibalik akun misterius tersebut. Dalam hal ini, peran penting yang disorot adalah pengaruhnya terhadap pandangan rakyat Indonesia mengenai wakil presidennya sendiri.

Isu tersebut berlaku dua arah sebab pemerintah juga menggunakan inovasi teknologi dalam upaya untuk mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia, muncul strategi politik yang mempersenjatai salah satu inovasi perkembangan teknologi berupa AI (Artificial Intelligence). Melihat dari proses kampanye tahun ini, ditunjukan berbagai usaha paslon 02 untuk menerapkan gaya kampanye menggunakan AI. Kampanye Prabowo-Gibran sangat ketara dengan ‘gemoy’ dan ‘menggemaskan’. Dari usaha tersebut, telah dibangun persepsi dari publik yang melihat kedua calon sebagai sosok yang ramah dan memikat bagi kalangan muda, terutama gen z yang sudah cukup umur untuk mencoblos.

Platform pencarian informasi membuahkan sebuah aspek negatif jika dilihat melalui kacamata para tokoh politik. Terobosan ini dapat menjadi mimpi buruk bagi mereka, sebab persepsi publik bersifat sangat subjektif. Persepsi publik cenderung didasari oleh persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri dan sifat inilah yang menyebabkan beberapa rumor ataupun isu yang menyebar di media sosial terkadang diterima mentah-mentah. Publik dengan mudahnya mengonsumsi berita hoax dan lebih buruknya lagi, menjadikan hal itu sebagai dasar penilaian mereka terhadap isu atau rumor tersebut. Berita-berita di internet berperan sebagai stimulus yang mempengaruhi pemikiran individu mengenai seorang individu lainnya.

Sikap dan perilaku publik dalam menanggapi informasi akan membuahkan konflik terutama jika publik mempercayai sesuatu yang bukan sebenarnya. Tak hanya publik, tokoh politik juga dapat menggunakan celah ini untuk menjatuhkan lawannya dengan menciptakan rumor-rumor yang jauh dari kenyataan sebenarnya. Terciptanya rumor-rumor negatif ini dapat menurunkan akuntabilitas seorang tokoh politik yang memegang tanggung jawab besar dalam mewakili rakyat dan tak lain adalah mereka yang menduduki kursi parlemen. Seringkali inovasi teknologi diperalat untuk menjatuhkan, mengadu domba, pencemaran nama baik, dan banyak lainnya.

Revolusi teknologi membuahkan inovasi penting yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Bagian dari revolusi teknologi yang disinggung dalam artikel ini mengacu pada bagaimana inovasi ini berdampak pada dinamika berpolitik. Dinamika politik mengalami perubahan signifikan yang disebabkan oleh meningkatnya akses pribadi terhadap teknologi secara pesat dalam tiap-tiap individu. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan akses teknologi tiap-tiap individu seperti yang telah dipaparkan oleh penulis adalah terciptanya alat komunikasi berupa telepon genggam.

Di era modern ini, telepon genggam yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial seorang individu dan hal ini menyebabkan jumlah pengguna internet menggejolak. Maka dari itu, wawasan masyarakat menjadi lebih terbuka mengenai keadaan politik negara dan secara tak langsung hal ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Partisipasi politik masyarakat membludak sebab dahulu sebelum adanya inovasi teknologi persebaran informasi sangat terbatas, belum lagi media cetak fisik banyak yang di pegang dan di dominasi dengan pemerintah. Kini dengan adanya teknologi yang memadai serta banyaknya sumber media bebas yang tidak dikekang oleh pemerintah, fenomena ini menciptakan masyarakat yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap informasi tanpa filtrasi dan nepotisme. Informasi yang diperoleh dari berbagai macam platform akan mengarah pada bagaimana individu memandang dunia politik dan orang-orang yang berperan di dalamnya.

Dampak inilah yang ditelaah penulis secara mendalam dan dapat disimpulkan bahwa di era digital, persebaran informasi dapat menjadi hal yang positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pemerintah menjadi lebih transparan di mata masyarakat dan masyarakat juga dapat memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah apakah sudah memadai atau sebaliknya. Dampak negatifnya adalah fakta bahwa kemampuan literasi sejumlah masyarakat Indonesia masih berada pada ranah yang memprihatinkan dan hal ini seringkali dipersenjatai untuk menjatuhkan oposisi politik. Perkembangan teknologi dan kemampuan berpikir harus berkembang secara bersamaan namun tak semua orang dapat beradaptasi dengan lajunya kedua hal ini. Di era digitalisasi dan globalisasi ini, Indonesia membutuhkan masyarakat yang dapat berpikir kritis dan solutif.