news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Awal Tahun, Gubernur Lampung Lantik 11 Pejabat Eselon II

Konten Media Partner
2 Januari 2020 15:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (2/1) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (2/1) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh
ADVERTISEMENT
Lampung Geh, Bandar Lampung - Hari pertama masuk kerja di tahun 2020, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lantik sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (2/1).
ADVERTISEMENT
Bertempat di Ruang Abung Balai Keratun Komplek Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung, pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/001/VI.04/2020 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Beberapa pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut :
- Adi Erlansyah dengan jabatan lama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, sekarang menjabat sebagai Inpektur Provinsi Lampung
- Fredy SM, jabatan lama Sekda Kabupaten Lampung Selatan dan jabatan baru Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Satria Alam jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
ADVERTISEMENT
- Kusnardi, jabatan lama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.
- Minhairin, jabatan lama Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung, sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Lukmansyah, jabatan lama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- Tomas Edwin Ali Hutagalung, jabatan lama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekarang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- Ernawan, jabatan lama Kepala Dinas Pariwasata dan jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Budi Darmawan, jabatan lama Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, dan jabatan baru Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
ADVERTISEMENT
Masing-masing diberikan tunjangan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IIA.
Selanjutnya,
- Ratna Dewi, jabatan lama Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Lampung, dan jabatan baru Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
- Yudy Hermanto, jabatan lama Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung, sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Dan masing-masing diberikan tunjangan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kepentingan yang berlaku untuk Eselon 2B.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Lampung menyerahkan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) kepada Wiwied Priyanto sebagai Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Lili Mawarti sebagai Plt. Kepala Dinas Peternakan, dan Sifa Aini sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.
ADVERTISEMENT
Menurut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat ditemui media mengatakan bahwa hal ini ditempuh guna meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
11 Pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung hari ini resmi dilantik, Kamis (2/1) | Foto : Sidik Aryono/ Lampung Geh
"Salah satu langkah yang harus saya lakukan dalam mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional adalah dengan menata kelembagaan dan kepegawaian. Penataan tersebut dengan adanya kebijakan menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga diharapkan dapat menjadi organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi," helas Arinal.
Selain itu, juga ada kebijakan melakukan peleburan OPD dengan tujuan agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
"Penataan organisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Organisasi yang kita tata pasti akan berhubungan dengan potensi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya," pungkas Arinal. (*)
ADVERTISEMENT