kumparan
KONTEN PUBLISHER
1 April 2019 17:17

Bupati di Lampung Nonaktif Dituntut 15 Tahun Penjara karena Kasus Suap

ec7a1c90-c8f1-4da8-bd41-a462559406e7.jfif
Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nonaktif Zainudin Hasan saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (1/4) | Foto : Obbie Fernando/Lampung Geh
Lampung Geh, Bandar Lampung - Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nonaktif, Zainudin Hasan, dituntut selama 15 tahun penjara lantaran terbukti bersalah atas kasus suap fee proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
ADVERTISEMENT
Dalam surat tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 47/TUT.01.06/24/04/2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wawan Yunarwanto, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, maka diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
"Menuntut terdakwa Zainudin Hasan dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda pidana sebasar Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," tuntut Jaksa KPK, Wawan, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin (1/4).
ADVERTISEMENT
"Selain itu, terdakwa Zainudin Hasan dikenakan uang pengganti sebesar Rp 66.772.920.145 dan jika dalam waktu satu bulan tidak dibayar maka harta benda akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun," imbuhnya.
Di persidangan juga, JPU KPK menjelaskan beberapa hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk mengajukan tuntutan ini.
Hal yang memberatkan bahwa terdakwa sebagai pemangku kebijakan tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Terdakwa sebagai kepala daerah seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik korupsi di wilayahnya. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan tidak mengakui perbuatannya," terang JPU KPK.
ADVERTISEMENT
Hal yang meringankan bahwa terdakwa berlaku sopan selama persidangan. Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Zainudin Hasan akan melakukan pembelaan pada persidangan pekan depan.(*)
---
Laporan reporter Lampung Geh Obbie Fernando
Editor : M Adita Putra
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan