Diduga Ada Penyelewengan Dana PKH Desa, Ratusan Warga Lamsel Demo di Kantor DPRD

Konten Media Partner
9 November 2023 12:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ratusan Warga yang menggelar Demonstrasi di Gedung DPRD Lamsel. | Foto : Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ratusan Warga yang menggelar Demonstrasi di Gedung DPRD Lamsel. | Foto : Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Lampung Geh, Lampung Selatan - Ratusan warga Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, pada Senin (6/11/2023).
ADVERTISEMENT
Demonstrasi ini dilakukan akibat adanya dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Trans Tanjungan ini.
Dugaan penyelewengan dana PKH dan BPNT ini sudah berlangsung semenjak tahun 2019 hingga saat ini tahun 2023.
Ratusan Warga yang menggelar Demonstrasi di Gedung DPRD Lamsel. | Foto : Istimewa
Menurut penuturan Agus salah satu warga Trans Tanjungan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT ini tidak pernah memegang ATM dan buku rekening karena ditahan oleh pihak aparat desa setempat.
"Jadi ngadain demo ini, masalahnya karena kami ini selaku KPM tidak pernah tau berapa dana bantuan dari pemerintah yang kita dapatkan, karena ATM dan buku rekening ditahan pihak aparat desa," ujarnya
Dalam demonstrasi ini, warga Desa Trans Tanjungan meminta 7 tuntutan yakni :
ADVERTISEMENT
7 Tuntutan Yang di suarakan oleh Warga Trans Tanjungan pada saat demontrasi. | Foto : Istimewa
Agus selaku KPM berharap, dapat menerima hak secara utuh dan proses hukum oknum yang terlibat.
"KPM dapat menerima haknya secara utuh, dan proses secara hukum yang berlaku di negara kita, pihak-pihak yang telah menyelewengkan Bansos, untuk pelajaran kita semua agar ke depannya tidak terjadi lagi," tukasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Lampung Geh masih melakukan konfirmasi terhadap aparat desa setempat dan pihak DPRD Lampung Selatan. (Muthia/Ansa)