HIPMI Sebut Banjir di Bandar Lampung Sebabkan Kerugian hingga Rp 197 Miliar

Ketua HIPMI Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, kondisi wilayah Kedamaian, Bandar Lampung usai banjir. | Foto: Istimewa, Grup Sampah

Lampung Geh, Bandar Lampung - Menurut catatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, kerugian akibat banjir di Bandar Lampung mencapai Rp 197 miliar, Senin (26/2/24).

Diketahui banjir yang melanda Bandar Lampung sejak Sabtu (24/2/2024) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Ketua HIPMI Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar mengungkapkan, kerugian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian fisik hingga dampak terhadap laju ekonomi.

"Seperti kerusakan bangunan rumah, mesin produksi, dan mini pabrik menjadi korban utama banjir, terutama yang berlokasi di area produksi UMKM," kata Ahmad Giri.

Selain itu, lanjutnya, ada juga kendaraan yang terendam banjir, usaha hewan ternak seperti ikan, barang elektronik hingga alat rumah tangga juga mengalami kerugian yang signifikan.

Menurutnya, kerugian yang dialami ini bisa lebih mengkhawatirkan karena dampaknya terhadap laju ekonomi.

"Terhambatnya perputaran uang selama musibah banjir berlangsung menyebabkan kerugian ekonomi hingga 30 persen. Hal ini akan berdampak besar bagi pelaku UMKM yang memerlukan waktu untuk merevitalisasi usahanya," ungkapnya.

HIPMI berkomitmen untuk melakukan inventarisasi secara detail terkait kerugian akibat banjir, khususnya kepada para pelaku usaha.

Namun, lanjutnya, penanganan masalah ini memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

"Pemkot perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mencegah terulangnya kejadian serupa jika terjadi hujan yang melanda Bandar Lampung," tegasnya.

Sebagai penutup, Ahmad Giri mengingatkan, kerugian dari banjir ini seharusnya bisa diminimalisir dengan adanya upaya penangan lebih awal.

"Kerugian akibat banjir ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan bencana secara komprehensif demi melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha di wilayah terdampak," tutupnya. (Ansa/Red)