News
·
8 Maret 2021 14:00

Pemkot Bandar Lampung akan Mengkaji SE Larangan Hajatan di Tengah Pandemi

Konten ini diproduksi oleh Lampung Geh
Pemkot Bandar Lampung akan Mengkaji SE Larangan Hajatan di Tengah Pandemi (205804)
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat diwawancarai awak media, Senin (8/3) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh
Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan mengkaji ulang terkait larangan mengadakan resepsi atau hajatan di tengah pandemi COVID-19, Senin (8/3).
ADVERTISEMENT
Diketahui, saat ini Kota Bandar Lampung telah menurun status dari zona merah menjadi zona oranye. Sementara itu, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per 8 Maret 2021 sebanyak 4.789 kasus, pasien meninggal 308 orang, dan pasien yang sembuh 4.280 orang.
Adapun larangan mengadakan resepsi atau hajatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandar Lampung Nomor 360/138/1-05.0-00-0-0-00.04/1/2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta. SE ini berlaku hingga saat ini.
Sebelumnya, gelaran hajatan ataupun resepsi yang bersifat mengumpulkan orang, harus melalui rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Bandar Lampung melalui pengajuan oleh pemilik hajat. Semenjak adanya SE tersebut, gelaran resepsi khususnya hajatan pernikahan tidak diperbolehkan. Adapun yang diperkenankan, berdasarkan SE tersebut hanya akad nikah dengan maksimal 50 orang.
ADVERTISEMENT
Saat diwawancarai terkait larangan menggelar resepsi dan hajatan sesuai dengan SE tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan masih akan mengkaji ulang. Adapun teknisnya nanti dengan melibatkan pihak terkait, termasuk Wedding Organizer (WO) dan vendor.
"Kalau hajatan, mungkin dalam waktu dekat kita keluarkan. Tapi memang ada peraturan yang harus ditaati, kita ingin menurunkan menjadi zona hijau. Jadi benar-benar harus ada kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat," ujar Eva saat diwawancarai awak media.
Di sisi lain, wali kota mengaku cukup memahami bahwa masa pandemi adalah masa yang sulit, apalagi para WO juga tetap harus menghidupi para anggotanya. "Kita juga memahami kalau WO pasti membutuhkan untuk menghidupi anggotanya. Maka, harus siap menaati peraturannya. Kalau siap menaati peraturan, kita siap mendukung apa yang dilakukan masyarakat" tandasnya. (*)
ADVERTISEMENT