Reses ke Lampung, Komisi V DPR RI Dapati Permasalahan PSN SPAM Bandar Lampung

Kunjungan komisi V DPR RI ke reservoir SPAM di Kecamatan Rajabasa bandar Lampung, Kamis (27/1) | Foto : Sidik Aryono/ Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Reses ke Lampung, Komisi V DPR RI tinjau reservoir proyek strategis nasional SPAM di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, serta mengecek realisasi program tersebut, Kamis (27/1).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi partai Nasdem Lampung Tamanuri saat reses di Bandar Lampung, Kamis (27/1) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh

Kunjungan kerja spesifik (reses) yang diketuai oleh Roberth Rouw, dari fraksi partai Nasdem/Papua tersebut bertujuan mengetahui kendala proyek strategis nasional Sistem Penyediaan Air Minum.

Bangunan reservoir SPAM di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, Kamis (27/1) | Foto : Sidik Aryono/ Lampung Geh

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Nasdem/Lampung Tamanuri menyoroti laporan adanya defisit yang dialami PDAM Way Rilau sebagai BUMD pengelola dan pemasang sambungan rumah SPAM Bandar Lampung.

Tahun ke 1, tagihan air curah per bulan mencapai Rp2 miliar, namun yang terbayar baru Rp 500 juta per bulan. Lalu pada tahun ke tagihan air curah per bulan mencapai Rp 3,6 miliar.

"Kontrak Rp 2 miliar ya harus dibayar semua, walaupun yang terpakai hanya Rp 500 juta," ujar Tamanuri.

Sampai Desember 2021, total tagihan air curah sebesar Rp 26.939.148.529, yang sudah dibayarkan oleh PDAM sebesar Rpc5.104.700.514, dan yang terutang sebesar Rp 21.834.448.015.

Akibat besarnya tagihan dan minimnya kemampuan membayar tagihan tersebut, pada tahun 2021 PDAM Way Rilau Bandar Lampung mengalami kerugian sebesar Rp 12.787.739.164

Kemudian, permasalahan lainnya pada SPAM Kota Bandar Lampung yakni pada realisasi pemasangan sambungan rumah oleh PDAM.

"Tahun ke 1, target pemasangan sebanyak 14.000 sambungan rumah (SR), dan yang terealisasi sebanyak 4.934 atau sekitar 35 persen," lanjut Tamanuri.

Secara keseluruhan, sambungan rumah yang ditargetkan adalah sebanyak 60.000 SR. Tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, pemasangan sambungan rumah sempat terhenti. Sehingga, dari target sambungan menjangkau 60.000 rumah, saat ini baru tersambung ke 4.934 rumah.

Tamanuri berharap, melalui kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut ada masukan terkait kendala program strategis nasional lainnya yang akan dibahas pada rapat lanjutan.

"Agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat dirasakan manfaatnya. Karena akan percuma kalau sudah membangun tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat," tutupnya. (*)