#UnilaPHP Trending di Twitter, Begini Kata Presiden BEM Universitas Lampung

Gedung Rektorat Unila | Foto: Ist.

Lampung Geh, Bandar Lampung - #UnilaPHP pada pukul 23.00 WIB masuk dalam urutan nomor 7 trending di media sosial twitter, Selasa (19/5).

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila), Irfan Fauzi Rachman, saat dihubungi mengatakan bahwa naiknya tagar tersebut berdasarkan hasil rapat terbuka bersama pihak Rektorat Unila.

"Itu sebenarnya berdasarkan rapat terbuka bersama rektor yang dilakukan Selasa (19/5). Harusnya rektor juga hadir bersama WR (Wakil Rektor) 3 dan WR yang lainnya, tapi dalam rapat terbuka yang hadir cuma WR 3 dan WR 2," ungkapnya kepada Lampung Geh.

Namun dalam rapat itu tidak menemukan kesepakatan antara mahasiswa dan Rektorat Unila sehingga pihaknya menggerakan seruan aksi media dengan tagar #UnilaPHP.

"Dalam rapat terbuka tersebut karena rektor gak ada, kesimpulan dari rapat terbuka itu belum ada dan belum jelas. Jadi ekskalasi selanjutnya adalah berdasarkan rapat terbuka itu teman-teman menyerukan untuk aksi media yaitu trending di Twitter dan Instagram dengan #UnilaPHP," jelas dia.

Meski tagar tersebut sudah masuk trending di Twitter, sambung Irfan, pihak Rektorat Unila belum mengeluarkan kebijakan baru terkait aksi media tersebut.

"Saat gerakan ini dimulai dan belum ada perubahan kebijakan, maka langkah selanjutnya akan tetap melakukan aksi media tapi lebih mainstream dari pada seruan media yang kali ini," tegasnya.

Hanya saja ada beberapa perwakilan dari Rektorat Unila yang menyampaikan pesan pribadi kepadanya mengenai gerakan ini.

"Kalau tanggapan sudah ada respon personal bukan secara rapat terbuka. Responnya gunakanlah bahasa yang sopan akan diperjuangkan," ujarnya.

Setidaknya dalam gerakan ini, mahasiswa Unila mengajukan 3 tuntutan utama selama perkuliahan daring di pandemi COVID-19 ini.

"Tuntuan mahasiswa itu yang pertama mendesak Rektor Unila agar segera mengeluarkan kebijakan subsidi kuota per bulan bagi seluruh mahasiswa Unila terhitung dari bulan Maret sejak surat edaran perkuliahan daring diterbitkan hingga semester genap berakhir pada Juni 2020," kata Irfan.

"Kedua itu mendesak Rektor Universitas Lampung untuk melakukan peninjauan perubahan UKT dengan memperhatikan aspek ekonomi keluarga mahasiswa. Kebijakan perubahan UKT tersebut berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT," sambungnya.

"Ketiga menuntut Rektor Unila untuk menerbitkan peraturan rektor tentang perkuliahan daring dengan melibatkan seluruh Civitas Akademika Unila," tambah dia.

Sebelumnya, Rektorat telah mengeluarkan kebijakan subsidi kuota untuk perkuliahan daring. Tetapi itu hanya berlaku untuk UKT golongan 1 dan 2 saja.

"Itu sebenarnya tanggal 30 Maret (2020) kita sudah lakukan audiensi, tapi hasilnya adalah subsidi kuota untuk UKT golongan 1 dan 2. Artinya cuma klaster mahasiswa yang gak bisa menyeluruh hanya golongan tertentu saja," jelas dia.

Menurut Irfan kebijakan itu tidak adil lantaran perkuliahan daring tersebut difungsikan ke seluruh mahasiswa, tidak hanya untuk UKT golongan 1 dan 2 saja.

"Meskipun UKT golongan 1 dan 2 itu kan gak sesuai yang kita harapkan, maka kita sebut Unila PHP. Termasuk dengan audiensi berikutnya pada tanggal 10 April 2020 itu juga belum jelas kepastian kebijakannya kapan untuk seluruh mahasiswa," terangnya.

Melalui aksi ini pihaknya mengharapkan agar Rektorat Unila agar meninjau kembali kebijakan yang telah dikelurkan untuk mengedepankan sisi kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19.

"Harapannya untuk segera membuat kebijakan yang dimana bisa diterima oleh seluruh mahasiswa atas keadilan yang profesional sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19. Kita gak ingin Unila dirugikan dan mahasiswa juga gak ingin dirugikan, jadi kebijakannya harus adil," pungkasnya.(*)