Direktur PUSaKO Sebut Debat Perdana Pilpres 2019 Hambar

Langkan.id, Padang- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai debat pertama Pilpres 2019 hambar, karena mekanismenya membuat perdebatan tidak hidup.

"Poin-poin yang harusnya diperdebatkan tidak muncul, misalnya soal Novel Baswedan dan penculikan aktivis mahasiswa 98 tidak disentuh," ujarnya kepada langkan.id, Jumat 18 Januari 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar debat pertama Pilpres 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kedua pasangan calon, mengikuti 6 segmen debat dengan antusias.

Feri mengatakan, kedua pasangan calon juga lemah dalam isu pemberantasan korupsi. Bahkah dukungannya terhadap KPK tidak konkrit.

"Memang ada Prabowo mengusulkan (pembentukan KPK di daerah). Tapi itu sesuatu yang sudah ada di UU KPK. Artinya tidak ada yang baru," ujarnya.

Feri juga menyoroti lemahnya pengetahuan kedua pasangan calon terhadap pengetahuan hukum. Sehingga tidak menyentuh substansi.

Sedangkan persoalan HAM, kata dia, ada beberapa kasus-kasus penting yang malah diabaikan. Bahkan tidak disebut sama sekali.

"Sehingga perdebatan tidak menarik," ujarnya.

Feri menyebutkan, Jokowi memiliki pengetahuan dan pengalaman regulasi lebih baik. Misalnya Jokowi mengatakan, keberadaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemekum HAM dan BPHN dalam penataan regulasi dengan membentuk Pusat Legislasi Nasional. Sedangkan, Prabowo hanya menyebutkan BPHN.

"Namun, kedua pasangan tidak mengelaborasi cara pembenahan regulasi tersebut," ujarnya.