DPR RI Fraksi PAN: SKB 3 Bukan Solusi Soal Seragam Sekolah Pelajar

Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus. Foto: ist

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim dinilai berpotensi memicu terjadi kontroversi.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan SKB 3 yang mengatur soal penggunaan seragam sekolah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tersebut tidak bijak.

“Masih banyak persoalan pendidikan yang lebih esensi untuk diprioritas. Seperti pelaksanaan belajar daring untuk murid di tempat yang tidak ada aliran listrik," kata Guspardi Dapil Sumatera Barat ini, Minggu 7 Januari 2021.

Menurutnya persoalan tersebut justru perlu mendapat kebijakan dari Kemdikbud RI, ketimbang sibuk dengan soal seragam sekolah yang hingga mengeluarkan SKB 3.

“Persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Pemda Sumbar dengan aman dan damai. Jadi rasanya tidak adil bila hal itu terus dibesar-besarkan," sebutnya.

Bahkan Guspardi Gaus menilai aturan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong anak untuk berpikir liberal.

Padahal cita-cita pendidikan Indonesia itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah ini harusnya diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat," tegas dia.

Ia beralasan karena bila aturan dibuat oleh pemerintah pusat berdampak pada tidak sejalan dengan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Untuk itu semestinya SKB 3 dari Kemdikbud itu dibatalkan saja, supaya tidak menimbulkan kontroversi.

"Lebih baik kita ciptakan kesejukan dan ketentraman di masyarakat yang sudah sulit akibat wabah COVID-19,” pintanya.