news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

DPRD Sumbar: Jika Pemerintah Nekat Dirikan Pabrik Rendang, Sama Saja Bunuh UMKM

Konten Media Partner
4 Juni 2022 20:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Rendang. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Rendang. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi secara tegas menyatakan tidak setuju jika pemerintah mendirikan pabrik pembuatan rendang. Hal tersebut dinilai malah mematikan usaha pelaku UMKM rendang.
ADVERTISEMENT
Pernyataan Supardi ini menyikapi adanya kabar akan didirikannya pabrik pembuatan rendang di Sumatera Barat. Pabrik itu merupakan usaha dari pemerintah.
"Kalau didirikan pabrik pula, itu malah mematikan pelaku UMKM rendang. Bahkan sudah menjurus ke monopoli. Bukan itu seharusnya yang pemerintah lakukan," katanya, Sabtu 4 Juni 2022.
Ia mengaku kecewa bila pabrik pembuatan rendang itu tetap didirikan. Karena ia menilai upaya yang tepat dilakukan saat ini adalah membina pelaku UMKM, bukan malah mendirikan sebuah usaha yang ternyata mengancam keberlangsungan UMKM.
Supardi menyampaikan berbicara rendang, di Sumatera Barat ini memiliki berbagai cita rasa rendang. Hal ini dikarenakan masing-masing daerah di Sumatera Barat memiliki rasa rendang yang hampir berbeda.
Seperti ada yang membuat rendang ikan tuna, rendang lokan, rendang telur, rendang ayam, rendang jengkol, dan banyak variasi rendang lainnya yang ada di Sumatera Barat, selain rendang daging yang telah lebih dahulu populer.
ADVERTISEMENT
"Keberadaan berbagai cita rasa rendang itu, akan memberikan daya tarik bagi orang lain atau wisatawan yang bila datang ke Sumatera Barat. Dengan demikian, ekonomi UMKM jadi terbantu," sebutnya.
Tapi bila pabrik pembuatan rendang yang malah didirikan, artinya pemerintah malah mengambil pasar UMKM. Maka secara tidak langsung, pemerintah telah mematikan UMKM rendang.
"Tugas pemerintah bukan itu, tapi harus membina UKM yang membuat produk. Jangan bikin gaduh, pikirkan rakyat," tegasnya.
Supardi melihat jika pun nanti pemerintah nekat mendirikan pabrik itu, maka dapat dipastikan bakalan tidak maju. Karena bukan itu yang harus dilakukan pemerintah.