News
·
13 November 2020 14:49

Eks Jubir KPK, Febri Diansyah, Jadi Kuasa Hukum Calon Bupati di Sumbar

Konten ini diproduksi oleh langkan
Eks Jubir KPK, Febri Diansyah, Jadi Kuasa Hukum Calon Bupati di Sumbar (37380)
Eks Jubir KPK Febri Diansyah dan Aktivis Antikorupsi Donal Fariz ditunjuk jadi kuasa hukum Sutan Riska-DP Datuak Labuan di Pilkada Dharmasraya 2020
Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan aktivis antikorupsi Donal Fariz ditunjuk jadi kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Datuak Labuan.
ADVERTISEMENT
"Saya meminta kesediaan Febri Diansyah dan Donal Fariz untuk menjadi kuasa hukum pada Pilkada Dharmasraya 2020 ini. Alhamdulillah mereka bersedia menjadi kuasa hukum sejak 6 November," ujar Sutan Riska saat Dialog Pers bersama rekan-rekan media, Jumat 13 November 2020.
Kata Sutan, berasal dari diskusi ringan tentang pulang kampung, anak mudah dalam kancah politik dan cerita tentang potongan sejarah panjang kejayaan Dharmasraya. Hingga membicarakan isu pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintah bersih.
"Saat itu lah saya merasa ada kesamaan visi dan komitmen untuk menjalankan proses politik yang bersih dan berintegritas. Khususnya keinginan yang sama untuk menolak praktik-praktik politik uang dan penggunaan kebohongan atau hoaks serta isu SARA dalam Pilkada," ujarnya.
Sutan Riska mengatakan, pembangunan akan sulit berjalan dengan baik dan kerja yang dilakukan pemerintah tidak dapat dirasakan masyarakat jika prinsip-prinsip antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dijalankan.
ADVERTISEMENT
Jika korupsi terus dibiarkan, kata dia, semua tahapan bisa menimbulkan biaya tambahan. Mulai dari perizinan, pengisian jabatan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
"Hasil dari ikhtiar penerapan tata kelola pemerintah yang baik, Pemkab Dharmasraya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016. Dan sejumlah terobosan di bidang tata kelola pemerintah yang dilakukan, di antaranya lelang jabat agar pejabat yang dipilih berkualitas sekaligus menghindari terpilihnya pejabat yang korup, serta pengurusan izin satu pintu," ujarnya.
Calon Wakil Bupati Dharmasraya Dasril Panin Datuak Labuan mengatakan, terdapat 2 persoalan saat ini, yaitu penggunaan isu SARA dan informasi bohong atau hoaks dalam Pilkada yang semestinya tidak terjadi saat kampanye, karena merusak kualitas demokrasi dan berisiko memecah belah masyarakat, khususnya di di Dharmasraya.
ADVERTISEMENT
"Kami mengajak seluruh masyarakat tidak terpancing emosi dan tidak langsung mempercayai begitu mendapatkan informasi fitnah terhadap salah satu calon dalam Pilkada 2020," ujarnya.