kumparan
22 Agu 2019 22:10 WIB

Evaluasi, Bawaslu Sumbar Nilai Sanksi Pelanggaran APK Tidak Tegas

FGD yang digelar Kagai evaluasi Pemilu Serentak 2019 (Foto: Dok. KPU Sumbar)
Langkan.id, Padang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menilai sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Alat Kampaye Peraga (APK) tidak tegas. Hak ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Padang, Kamis (22/8).
ADVERTISEMENT
FGD yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar itu merupakan bentuk evaluasi dalam peneyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, yang menjadi sorotan adalah persoalan APK dan iklan di media massa.
Vifner, Komisioner Bawaslu Sumbar menyebutkan, aturan yang ada, mempersempit gerak partai. Kondisi ini membuat peserta pemilu terus mencari celah yang meneyebabkan adanya pelanggaran terkait APK.
Kedepan, Vifner berharap agar aturan disederhanakan, sehinga proses penegakan hukum lebih mudah ditegakkan. “Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar APK itu tidak tegas. Ini sebenarnya domain pembuat undang-undang. Selamai ini, sanksi hanya administrasi saja, berupa penurnan APK,” ujarnya.
Kalau seperti itu, kata Vifner, ketika hari ini APK diturnkan, besok akan muncul lagi. “Kalau seperti ini, kesannya seperti adu kekuatan antara penyelenggara pemilu dengan pserta pemilu,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Kedepean, menurut Vifner, selain sanksi administrasi berupa penurunan APK, harusnya diberikan sanksi lain. “Contohnya, jika sudah tiga kali melanggar, peserta pemilu bisa didiskualifikasi. Kalau sudah diancam seperti itu, pasti takut. Sanksinya harus jelas, idealnya harus dicantumkan dulu di undang-undang” katanya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra menyebutkan, memang harus ada sanksi yang tegas untuk pelanggaran APK tersebut. “Iya, penyimpangan itu terjadi, karena tidak ada penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Selain itu, menurut Eka, jugas disebabkan zonansi dalam pemasangan APK tersebut. “Sisi lain, KPU juga tidak menjelaskan zonasi itu seperti apa. Sehingga masing-masing daerah menerjemahkannya berbeda-beda. Makanya, harus diatur dengan tegas, agar ada keadilan, baik untuk penyelenggara ataupun peserta pemilu,” ungpanya. (Madi)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·