Jalur Dharmasraya-Riau Diusulkan Jadi Feeder Tol Baru

Konten Media Partner
18 Oktober 2020 14:19 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jalur antara Dharmasraya dan Indragiri Hulu, Riau. Foto: PUPR Dharmasraya.
zoom-in-whitePerbesar
Jalur antara Dharmasraya dan Indragiri Hulu, Riau. Foto: PUPR Dharmasraya.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jalur Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat ke Indragiri Hulu, Riau direkomendasikan lebih memungkinkan membangun feeder tol atau tol penghubung ke Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Riau. Hal ini setelah tim pemerintah pusat dan daerah dari dua provinsi itu melakukan melakukan survei awal.
ADVERTISEMENT
Jalur Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat ke Indragiri Hulu, Riau direkomendasikan lebih memungkinkan membangun feeder tol atau tol penghubung ke Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Riau. Hal ini setelah tim pemerintah pusat dan daerah dari dua provinsi itu melakukan melakukan survei awal.
Survei itu dilakukan di antara lain dari Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Pekerjaan Umum dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dharmasraya, Junaedi Yunus, jalan antara Dharmasraya-Rengat sepanjang 116 km yang ada saat ini statusnya adalah jalan kabupaten dan jalan provinsi.
"Untuk meningkatkan status jalan menjadi jalan nasional agak sulit karena dana APBN terbatas. Sehingga bisa memakan waktu lama pelaksanaan peningkatan konstruksi jalan. Pintu tol langsung di Dharmasraya dan sampai ke Rengat berupa jalan tol," kata Junaedi, Minggu (18/10).
ADVERTISEMENT
Dalam laporan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahahan Rakyat (PUPR), tim merekomendasikan rute/trase baru dan perlu pembebasan tanah. Pembiayaan untuk jalur ini akan lebih memungkinkan tidak menggunakan APBN. Tetapi melalui masuk dalam proyek investasi JTTS.
Junaedi mengatakan, lahan yang akan dibebaskan, bukan perkampungan atau lahan pertanian, tetapi perkebunan.
"Sebagian besar lokasi adalah perkebunan korporasi dengan status tanah Hutan Produksi Konversi (HPK). Data titik titik rute lokasi hasil survey akan disiapkan laporannya," jelasnya.
Kementerian PUPR, kata dia, meminta Dharmasraya/Sumatera Barat dan Riau membuat pra fisibility study secara terintegrasi. Hal ini sebagai dasar teknis untuk pengusulan ke kementerian PUPR.
Surat pengusulan feeder tol ini, sebelumnya, juga sudah disampaikan ke Menteri PUPR oleh bupati dharmasraya.
ADVERTISEMENT
"Dalam laporannya, balai jalan selanjutnya akan menindak lanjuti sesuai disposisi pimpinan di Kementerian PUPR terkait langkah koordinasi lanjutan yang diperlukan," ujarnya.
Sebelum cuti untuk kampanye Pilkada, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar menyetujui jalan akses dari Dharmasraya ke tol trans Sumatra di Riau.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Menteri PUPR. Menteri Basuki kemudian meminta Balai Jalan untuk mencek dan memprogramkan secara bertahap. Survei yang dilakukan pada pekan ini, menurut Junaedi, adalah kelanjutan dari lampu hijau dari menteri
"Artinya, kan sudah seizin dari menteri," katanya.