Ketua Umum APKASI: Guru Honorer Berpeluang Jadi PPPK Tanpa Tes

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Foto: dok Humas

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan ada peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring akan dihapuskan tenaga honorer.

"Ada sebanyak 300 ribu guru non ASN di Indonesia yang berada di daerah kabupaten. Dari diskusi terakhir bersama MenPAN-RB, mereka berpeluang menjadi PPPK. Ini kabar baik, semoga saja terwujud," katanya, Selasa 5 Juli 2022.

Ia menyebutkan berdasarkan saran yang diminta MenPAN-RB bahwa untuk seluruh non ASN yang akan menjadi PPPK nantinya diharapkan tidak mengikuti ujian lagi.

Hal ini dikarenakan kalau non ASN tersebut mengikuti ujian, maka dipastikan tidak akan lulus.

“Alhamdulillah, saran dari saya disepakati Menpan kalo pegawai non ASN yang akan menjadi PPPK tidak perlu mengikuti ujian karena dipastikan tidak akan lulus. Dan, beliau akan membuat regulasinya sebanyak tiga point," jelas Sutan Riska.

Untuk itu, Bupati Dharmasraya ini meminta kepada seluruh ASN agar dapat serius mengecek kesehatan sebanyak tiga bulan sekali, seperti rajin mengecek tensi, gula, kolesterol dan lain sebagainya.

"Rajin mengecek kesehatan ini diharapkan agar tidak terjadi apa apa di dalam tubuh kita," ujarnya.

Bupati meminta kepada Sekda untuk dapat menganggarkan pengecekan kesehatan kepada seluruh ASN terutama Kepala Dinas, pegawai, termasuk sopir. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjaga kesehatan.

“Saya minta kepada Sekda agar ini dapat dianggarkan, agar kesehatan pegawai kita semuanya dapat terjaga dengan baik. Karena kesehatan itu nomor satu, jika sudah sakit maka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik,” tegas Sutan Riska.

Selain itu berdasarkan permintaan Menpan, Bupati minta kepada Kepala BKPSDM agar dapat Peningkatkan Mutu dan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia di Aparatur Sipil Negara.

"Jadi, tugas dari BKPSDM bukan hanya untuk sekadar mutasi saja tapi dapat menerapkan Fingerprint yang terkoneksi dengan android agar terlihat lokasi ASN tersebut, dan terkoneksi langsung di IPAD Bupati, sehingga Bupati nantinya dapat memantau langsung absensi ASN yang benar benar masuk dan bekerja," ucap dia.