Komisi IV DPR RI Sebut Ekspor Ikan Sumbar Masih Rendah

Konten Media Partner
23 Januari 2019 16:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kepala BKIPM - KKP Rina bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono bersama anggota Komisi IV DPR RI lainnya saat melakukan kunjungan kerja ka Kantor BKIPM Padang, Sumatera Barat yang berada di kawasan Bandara Internasional Minangkabau. (Foto: M. Hendra/Langkan.id)
Langkan.id, Padang- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono menilai ekspor ikan di Sumatera Barat masih rendah. Data Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang, ekspor ikan di Sumatera Barat hanya Rp51 miliar per tahunnya.
ADVERTISEMENT
"Ekspor ikan di Sumatera Barat masih terbilang sedikit itu. Padahal melihat di udara, begitu luas perairan di Sumatera Barat ini. Tentunya memiliki potensi ikan yang begitu besar," katanya, pada kunjungan kerja ke Kantor BKIPM Padang, Rabu (23/1/2019). Ia menyebutkan secara nasional daerah yang terbesar mengekspor ikan itu berada di Tanjung Periok, Jakarta, Surabaya, Sumatera, dan Makassar. Sumatera Barat juga perlu terus didorong, agar ekspor ikan meningkat, karena Sumatera Barat memiliki laut yang cukup luas. "BKIPM juga perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa ikan-ikan yang diekspor itu aman dan sehat untuk diekspor. Jika semuanya baik, berkemungkinan Sumatera Barat memiliki permintaan ekspor ikan yang lebih besar," ujarnya. Kepala BKIPM-KKP Rina mengatakan tujuan ekspor ikan di Sumatera Barat yakni ke Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Ekspor terbesar adalah ikan tuna. "Belum ada keluhan dari pihak luar negeri tujuan ekspor tentang kondisi ikan yang dikirim tersebut," ujarnya. Kepala BKIPM Padang Rudi Barmara mengatakan BKIPM berkomitmen memastikan ikan yang diekspor benar-benar dalam kondisi baik. Apalagi BKIPM sudah dilengkapi dengan berbagai laboratorium. "Laboratorium yang ada di BKIPM Padang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)," ujarnya. (M Hendra)
ADVERTISEMENT