Minim Serapan, Pemprov Sumbar Kejar Penggunaan Anggaran 1,5 Bulan ke Depan

Gubernur Sumbar saat mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait pengendalian Inflasi di daerah, yang digelar secara virtual, Senin (31/10/2022). Dokumentasi: Diskominfotik Sumbar

Serapan anggaran atau belanja daerah Sumatera Barat termasuk dalam 10 terendah, dengan total serapan masih sekitar 58 persen. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi (Rakor) terkait pengendalian Inflasi di daerah, yang digelar secara virtual, Senin (31/10).

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat mahyeldi tersebut, Mendagri turut mengevaluasi pelaksanaan APBD seluruh provinsi dan kabupaten kota, terutama dari sisi pendapatan serta belanja daerah.

Sumbar mendapat apresiasi karena termasuk provinsi dengan pendapatan yang dinilai baik mencapai 77 persen lebih. Namun dari sisi serapan anggaran atau belanja daerah, Sumbar termasuk dalam 10 daerah terendah serapannya.

Menanggapi kondisi tersebut, Mahyeldi mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan kegiatan apa saja yang belum terlaksana kegiatannya dan selanjutnya akan dievaluasi setiap minggu.

"Kami hari ini rapat dengan seluruh KPA dalam rangka memacu serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Saya minta Biro Adpim untuk melaporkan KPA-KPA apa saja yang belum terlaksana dan progress akan dipantau tiap pekan. Karena waktu efektif tinggal 1,5 bulan lagi, semua kegiatan harus clear,” kata Mahyeldi.