Pembangunan Tol Dharmasraya-Rengat, Harapan Baru Ekonomi di Sumbar

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Foto: Instagram/@sutanriska

Rencana pembangunan jalan tol Dharmasraya-Rengat seakan memberikan kehidupan baru bagi daerah di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat. Terutama soal ekonomi, dapat diperkirakan gairah ekonomi akan sangat terasa.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan rencana akses tol yang menghubungkan Dharmasraya, Sumatera Barat dengan Rengat, Riau, telah mendapat dukungan dari Kementerian PUPR.

"Jika ini terwujud, ekonomi di Sumatera Barat ini bakal dirasakan bergairah. Karena tidak hanya Dharmasraya yang bakal merasakan dampaknya, tetapi juga beberapa kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat, akan merasakan dampak positifnya," katanya, Kamis 9 September 2021.

Selain Kabupaten Dharmasraya yang diperkirakan merasakan geliat ekonomi, daerah lainnya di Sumatera Barat juga diperkirakan bakal turut merasakan dampak positif adanya tol Dharmasraya-Rengat tersebut.

Seperti bagi Kabupaten Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Kota Solok, Solok Selatan dan Pesisir Selatan, bila daerah ini sudah terhubung dengan Solok Selatan.

Begitu juga dengan provinsi tetangga yakni Riau dan Jambi, juga bakalan merasakan dampaknya. “Jadi wilayah tengah Sumatera akan berdampak secara ekonomi dengan pembangunan feeder tol tersebut,” tegas Sutan Riska.

Dikatakannya adanya dukungan dari pemerintah pusat itu, adalah bentuk harapan dari masyarakat di Dharmasraya, agar segera adanya tol untuk memperlancar akses transportasi dari kabupaten dan kota sekitar.

"Jadi kelancaran transportasi akan mempermudah daerah-daerah tersebut menjual hasil pertanian dan produk daerah lainnya," ujar bupati dua periode ini.

Sutan Riska menjelaskan adapun panjang jalan untuk pembangunan tol Dharmasraya-Rengat itu sekitar 137 kilometer, dari Dharmasraya hingga ke Rengat (Inhu).

Untuk melakukan pengerjaan jalan itu, diperkirakan membutuhkan biaya pembangunan sekitar Rp 130 miliar sampai Rp 150 miliar per kilometer.

"Jadi biaya yang dibutuhkan itu berkisar Rp 19 triliun sampai Rp 20 triliun,” katanya.