Pemprov Sumbar Kebut Pembebasan 571 Bidang Lahan Jalan Tol Padang - Pekanbaru

Jalan tol Padang - Pekanbaru, Seksi Padang - Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terus berupaya mencari cara agar pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru tuntas.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan saat progres pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru di Sumatera Barat, lambatnya pembebasan 571 bidang lahan, untuk ruas Padang - Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

"Jadi masih ada 571 bidang lahan yang berada pada progres penyelesaian. Permasalahannya beragam," katanya dalam rapat di Padang, Senin 25 Juli 2022.

Ia menjelaskan 571 bidang lahan itu di antaranya sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan appraisal.

Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

Dalam pengarahannya, gubernur meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja.

"Saya meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik," ujarnya.

Mahyeldi menyebutkan untuk pembebasan baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Lalu untuk fisiknya baru 9 Km dari 20,5 Km.

"Masalahnya apa ? Kalau dari 571 bidang ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," tegas Mahyeldi.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, juga menyampaikan beberapa kendala di lapangan, di antaranya persoalan kelengkapan administrasi, di mana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui.

"Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik," ungkapnya.

Meski begitu, Bupati menyampaikan pihaknya bersama tim di lapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

Sementara perwakilan PT. Hutama Karya, Roy, mengungkapkan pihaknya menyiapkan dana Rp 28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp 17 miliar.

"Untuk pengerjaan fisik, tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana Rp758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 Km, bukan berupa spot-spot," kata Roy.