Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Jadi Sorotan, Ini Kata Fraksi Gerindra

Pengerjaan gedung rumah dinas ketua DPRD Sumatera Barat. Foto: istimewa

Rehab gedung rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Barat yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5,6 miliar menjadi sorotan. Rehab itu dinilai kurang elok mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19.

Rumah Dinas Ketua DPRD Sumatera Barat itu kini dihuni oleh Supari yang merupakan dari Fraksi Partai Gerindra.

Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan rehab rumah dinas ketua DPRD Sumbar yang dikerjakan saat ini rencananya diperuntukkan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang terkena COVID-19.

"Jadi yang direhab itu bukan rumahnya, tapi ada gedung persis di belakang rumah," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Jumat 20 Agustus 2021.

Ia menjelaskan, kegiatan rehab berat bangunan berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati ketua DPRD. Artinya yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD.

“Melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD tersebut sejak tahun 2005 belum pernah direhab.

Kemudian kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu dan kondisi atapnya sudah banyak yang bocor.

Hidayat menyebutkan gedung itu juga direncanakan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu yang kadang sampai malam yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat.

Tamu tersebut kadang berasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Kemudian juga dimanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.

“Sementara untuk kondisi rumah dinas yang ditempati ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu, belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler,” katanya.

Hidayat mengungkapkan, kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor. Seperti, dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci. Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati ketua DPRD.

Sedangkan anggaran sesuai kontrak Rp5,6 miiliar dari pagu anggaran 6,8 miliar dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.

“Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan,” katanya.

Pihaknya dari Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat juga meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati.

Hal ini terang Hidayat, agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.

“Yakni, bagaimana seefisien mungkin dalam penghunaan anggaran, namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100 persen,” tuturnya.

Artinya sebut Hidayat, anggaran yang terpakai misalnya cukup 25 persen saja, namun fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100 persen sesuai perencanaan awal.

“Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100 persen tersebut kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, yang tertera dalam situs lpse.sumbarprov.go.id, proyek rehab rumah dinas DPRD Sumatera Barat anggarannya bersumber dari APBD 2021. Nilai pagu paket rehab rumah dinas ketua DPRD Sumatera Barat ini, senilai Rp7,360 miliar.

Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam situs itu senilai Rp6,876 miliar. Dari 141 peserta lelang yang ikut, sudah ditentukan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Besaran nilai sesuai penawaran dari perusahaan pemenang itu Rp5,6 miliar.