Serapan Anggaran OPD Rendah, Gubernur Sumbar Marah

Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar saat memimpin rapat evaluasi pembangunan semester satu, tahun anggaran 2019 di Auditorium Gubernur (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langkan.id, Padang - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Barat untuk segera merealisasikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terhitung hingga semester satu, jika tidak akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan rilis yang diterima Langkan.id, Kamis (8/8), Irwan Prayitno memberikan waktu terhadap OPD hingga September 2019, agar serapan anggaran mancapai target.

“Semua harus menyelesaikan permasalahan dan target serapan fisik serta keuangan hingga September berakhir, kalau tidak akan ada sanksi,” ujarnya dalam rapat evaluasi pembangunan semester satu, tahun anggaran 2019 di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8).

Diketahui, deviasi terlalu jauh dari target realisasi fisik sebesar 70,73 persen, hanya tercapai 46,11 persen. Realisasi keuangan dengan target 66,92 persen hanya tercapai 40,73 persen. Menurutnya, jika deviasi dibawah 10 persen, hal itu masih bisa dimaklumi.

“Kalau sudah lebih dari itu (dibawah 10 persen), itu tidak bisa diterima, pasti ada yang salah,” ungkapnya.

Irwan menegaskan, OPD yang capaiannya masih jauh dari target, diminta agar segera menggenjot realisasi di instansinya, agar target akhir tahun bisa di atas 95 persen.

“Jika realisasi masih juga tidak membaik, akan kena sanksi, agar tidak menjadi kebiasaan,” jelas Irwan.

Menurut Irwan, realisasi anggaran, itu merupakan tugas kepala OPD untuk segera mengatasi masalah, maksimal deviasi pada September hanya 10 persen.

Evaluasi yang dilakukan, merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan, sehingga berjalan dengan baik, agar ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD.

“Insya Allah tidak ada masalah. Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena terkait realiasi ini dari pengalaman tahun sebelumnya, diakhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua diatas 95 persen,” ucapnya.

Kepala Biro Rantau dan Pembangunan Sumbar, Luhur Budianda dalam laporannya menyebutkan, total anggaran pembangunan provinsi pada 2019 mencapai Rp7,1 triliun.

Masing-masing, belanja tidak langsung Rp4,3 triliun dan belanja langsung Rp 2,7 triliun.

Menurutnya, hasil evaluasi semester pertama tahun ini, serapan fisik dan keuangan OPD yang paling baik hingga semester satu adalah Inspekstorat Daerah. Sementara, yang belum mencapai target adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. (Zulfikar)