Soal Brizzi di Trans Padang, Penumpang Lapor ke Ombudsman Sumbar

Bus Trans Padang dan daftar penjualan Brizzi di beberapa titik halte yang disediakan oleh pemerintah kota Padang yang bekerjasama dengan isntansi terkait (Foto: Irwanda/Langkan.id)

Langkan.id, Padang - Salah seorang penumpang Trans Padang, Reno Fernandes yang diturunkan karena tidak memiliki kartu Brizzi melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat, Senin (14/10).

Reno yang juga merupakan seorang dosen di Universitas Negeri Padang (UNP) datang ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sekira pukul 14.00 WIB, ia didampingi sejumlah mahasiswa yang turut menyorot persoalan penerepan kartu Brizzi di transportasi umum Kota Padang tersebut.

Dikatakan Reno, seharusnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang, tidak kaku dengan metode pembayaran di Trans Padang dengan hanya menggunakan satu cara saja. Apalagi, hanya memberlakukan pembayaran non tunai yang hanya satu merek yaitu kartu Brizzi.

“Kita boleh berubah, memang harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi, dalam perubahan itu, kita perlu juga mempertimbangkan stabilitas dari masyarakat,” ujarnya.

Jika hanya satu kartu yang digunakan, kata Reno, itu tidak adil dalam memberikan layanan publik. “Saya rasa ini tidak adil bagi masyarakat lain. Jadi metode pembayaran harus memberlakukan Brizzi atau e-money, metode pembayaran ini dalam masa transisi harus diakomodir juga,” jelasnya.

Dia berharap, kebijakan yang diberlakukan di Trans Padang tidak lagi kaku. “Semoga kebijakan ini dapat dievaluasi dan diubah. Pengunaan metode pembayaran juga harus dilakukan dengan cara manual, terutama untuk masa transisi. Belum semua masyarakat Kota Padang memiliki Brizzi,” ungkapnya.

Kartu Brizzi (Foto: Zulfikar/Langkan.id)

Menurut Reno, jika harga kartu Brizzi dipatok Rp30.000 dengan saldo Rp9.000, itu sangat memberatkan bagi masyarakat. “Jika ada yang menyebutkan pendapatan Trans Padang meningkat, wajar saja, karena harga karunya segitu. Kami berharap Pemko Padang jangan hanya berpikir bisnis untuk melayani masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan korban dan meneruskan ke tim pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

“Sementara, kita akan minta klarifikasi Dinas Perhubungan Kota Padang terkait laporan masyarakat ini. Bisa jadi, kita yang akan panggil Dinas Perhubungan atau kami yang mendatangi, tergantung tim pemeriksaan nanti,” ujarnya.

Terkait adanyan dugaan potensi maladministrasi, kata Yunesa, masih menggali apakah ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan pihak Trans Padang. Begitupun, untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah benar sosialisasinya sampai ke masyarakat. Kami akan melihat, sejauhmana perbuatan melawan hukum yang dilakukan petugas ataupun yang mengeluarkan kebijakan,” ungkapnya.

Terkait kasus ini, dikatakan Yunesa, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu, apakah ada maladministrasi. (Irwanda)