Soal Kebijakan Nonzonasi, Guru Swasta Nilai Pemprov Sumbar Diskriminatif

Guru swasta di Kota Padang, Sumatera Barat aksi di depan kantor Gubernur Sumbar soal PPDB 2020 (Foto: Adi S/Langkan.id)

Ratusan guru swasta di Kota Padang, Sumatera Barat memprotes kebijakan nonzonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar. Mereka menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (28/7).

Ratusan guru yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar itu menuntut agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap 3 atau jalur nonzonasi dihapus.

Pantauan Langkan.id di lokasi, ratusan guru tersebut menggunakan baju warga putih dan celana/rok warna hitam.

Mereka membawa sejumlah spanduk dan kertas berisikan protes adanya jalur nonzonasi. Secara bergantian, beberapa perwakilan dari ratusan guru swasta tersebut menyampaikan tuntutan mereka.

Mereka menilai, Disdik Sumbar sama sekali tidak berpihak terhadap sekolah swasta.

Seorang orator aksi, Edi menyebutkan, terkait persoalan PPDB saat ini, Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis.

"Kita merasa dianaktirikan, pasahal kita juga membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, banyak kebijakan yang dibuat, tapi tak pernah dirundingkan dengan kita," ujarnya, Rabu (29/7).

Menurut Edi, sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov Sumbar, semakin banyak permasalahan yang terjadi.

Bahkan, sekolah swasta tidak lagi diperhatikan. Padahal, dulu saat langsung dibawah nauangan pemerintah kota atau kabupaten, sekolah swasta bisa dapat bantuan. "Sekarang tidak ada lagi. Jangankan bantuan, beasiswa saja kita tidak diberikan. Bantuan dari Baznaspun kita tidak dapat, padahal itu uang rakyat," ungkapnya.

Seharusnya, kata Edi, pemerintah memperhatikan juga sekolah swasta dan dapat berlaku adil.

"Jangan terus-terusan membuka pendaftaran untuk sekolah negeri secara bertahap dan kuota terus ditambah. Ikuti saja aturan yang ada, semua pasti akan berjalan dengan baik," katanya.