Lapas Terbuka Ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas

Lapas Terbuka Kendal Ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi Secara Virtual - Foto Lapas Terbuka Kendal

Kendal – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal Roni Darmawan bersama Ketua dan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui aplikasi virtual Zoom Meeting (Kamis, 28 Maret 2024).

Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Tim dan Sekretaris Pembangunan Zona Integritas se-Jawa Tengah.

Kanwil Kemenkumham Jateng memasang target 100% dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, untuk seluruh satuan kerja di Jawa Tengah tanpa terkecuali.

Artinya, secara implentatif dan dalam hal pemenuhan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di seluruh Unit Pelaksana Teknis harus tuntas, lengkap, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai periode Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2024.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menyampaikan dalam sambutannya, bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang dicapai Kementerian Hukum dan HAM.

Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja seluruh UPT se-Jawa Tengah sehingga Data Dukung Reformasi Birokrasi Triwulan I (Januari s.d Maret 2024) telah tercapai 100%.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penguatan Tugas dan Fungsi BSK Hukum dan HAM pada UPT Pemasyarakatan se-Jawa Tengah oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Hukum dan HAM) Y. Ambeg Paramarta.

Beliau memaparkan bahwa Hasil survei IPK-IKM merupakan tolak ukur penilaian suatu instansi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, secara rutin Badan Strategi Kebijakan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK dan IKM) serta Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.