Bersama WALHI Jatim, Muhammadiyah Berikan Dukungan Advokasi Untuk Warga Pakel

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP merupakan lembaga yang berada di bawah struktur pimpinan pusat Muhammadiyah yang bergerak di bidang kebijakan, politik, demokrasi, dan masyarakat sipil
Konten dari Pengguna
17 Januari 2022 18:58 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bersama WALHI Jatim, Muhammadiyah Berikan Dukungan Advokasi Untuk Warga Pakel
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Kamis, 13 Januari 2022 sekitar pukul 24:00 WIB telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Banyuwangi terhadap warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang sedang berjuang mempertahankan hak atas tanah yang dirampas oleh PT. Bumi Sari.
ADVERTISEMENT
Walhi Jawa Timur mengungkapkan bahwa ada sebanyak 4 warga yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi dimana korban tersebut mengalami pemukulan, penganiayaan dan bentuk tindakan kekerasan lainnya.
Pemukulan ini terjadi ketika warga menanyakan kedatangan puluhan polisi di tanah warga tersebut.
Setidaknya perlu diketahui bahwa terhitung sejak 24 September 2020, warga Pakel yang tergabung dalam organisaasi Rukun Tani Sumberejo Pakel , melakukan aksi penguasaan lahan kembali di Desa Pakel dan aksi tersebut dimaknai sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan hak atas tanah dan ruang hidup yang dirampas.
Hingga kini, perjuangan tersebut berujung dengan kepahitan dimana sedikitnya hingga November 2021 terdapat 11 warga Pakel yang mengalami kriminalisasi dan 2 diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Banyuwangi dengan tuduhan telah menduduki kawasan secara ilegal di kawasan perkebunan PT. Bumi Sari.
ADVERTISEMENT
Hingga kini, sejak masuknya surat Permohonan Dukungan Advokasi untuk kasus Pakel Banyuwangi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Busyro Muqoddas. SH., M.Hum selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham dan Kebijakan Publik melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik serta Majelis Hukum dan Ham wilayah Jawa Timur pada Ahad 16 Januari 2022.
David Efendi selaku Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah menuturkan bahwa adanya tindak lanjut ini diharapkan mampu memberikan dukungan kuat terhadap keberpihakan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah
"Sehingga adanya Muhammadiyah harus terlibat sebagai bentuk keterlibatan Muhammadiyah kepada rakyat." ucap David Efendi pada Senin 17 Januari 2022