Muhammadiyah Berikan Dukungan Penuh Untuk Warga Pakel Banyuwangi

Dalam rangka merespon kasus kriminalisasi yang terjadi di Pakel Banyuwangi, Muhammadiyah dengan sigap memberikan respon keberpihakan kepada masyarakat. Pada ahad 16 Januari 2022 Dr. M. Busyro Muqoddas. SH., M.Hum selaku Ketua Pimpinan Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik melalui koordinasi bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik serta Majelis Hukum dan HAM menuturkan bahwa penanganan kriminalisasi yang terjadi di Pakel terkesan lamban dalam prosesnya.

"Hasil kajian kami berkesimpulan bahwa keterlibatan beberapa oknum polisi dalam tindak kekerasan di sektor tambang bukan lagi bersifat individual. Sementara, proses hukumnya juga terlihat sangat lamban" ujarnya di Aula Mas Mansur Gedung Muhammadiyah Jawa Timur.

Dr. M. Busyro Muqoddas juga menjelaskan bahwa selama ini masyarakat kita lebih berfokus pada kasus yang bersifat global. Sehingga, kasus mikro daerah seperti di Pakel Banyuwangi dan Lumajang, Jawa Timur tidak tersentuh hukum

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian dan korporasi tambang juga harus segera diselesaikan.

"Khusus untuk kasus kriminalisasi yang terjadi di Pakel Banyuwangi, PP Muhammadiyah telah menerjunkan tim untuk melakukan advokasi dan melaksanakan riset terhadap korporasi yang terlibat" ujar Dr. M. Busyro Muqoddas menjelaskan

Beliau juga menguraikan bahwa kita ingin memastikan siapa dalang di balik kekerasan di Pakel Banyuwangi.

Selain itu, Ketua LHKP PWM Jawa Timur Suli Da'im MM juga menegaskan bahwa langkah advokasi terhadap kasus kekerasan di Pakel Banyuwangi akan menjadi perhatian serius untuk dituntaskan.

"Kita akan kawal penuh kebijakan PP Muhammadiyah ini dan memastikan semua proses hukumnya berpihak pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat" ujar Suli