News
·
20 April 2021 21:16

Tantangan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Pemda

Konten ini diproduksi oleh Lia Fitrianingrum
Tantangan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Pemda (81847)
sumber: Aldien/Biro Adpim Jabar

Tatanan baru birokrasi

Birokrasi kita menghadapi babak baru dalam perjalanannya tuntutan birokrasi 3.0 sudah tidak bisa terelakkan lagi. Bahkan Beberapa pakar berpendapat bahwa birokrasi kita khususnya di Pemerintah Daerah masih menggunakan birokrasi 1.0 yang masih sangat kuat iklim politisnya dalam pengembangan karier.
ADVERTISEMENT
Birokrasi yang dinamis dan sigap terhadap segala perubahan menjadi tuntutan untuk ASN masa kini untuk terus berlari dalam beradaptasi, tidak ada lagi zona nyaman di lingkungan ASN, semua diharusnya memiliki fungsi dan peran dalam menggerakkan roda birokrasi. Transformasi birokrasi menjadi tantangan tersendiri di internal Pemerintah Daerah.
Birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi menjadi gagasan reformasi birokrasi saat ini yang menjadikan birokrasi kita menjadi sangat simpel. Pemangkasan struktur organisasi sudah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga di Instansi Pusat tahun 2020 secara bertahap. Di tahun 2021 giliran Pemerintah Daerah merapatkan barisan untuk melakukan perampingan organisasi dengan memangkas pejabat administrator dan pejabat pengawas bertahap hingga akhir tahun 2021.
Hal ini tentunya membawa konsekuensi yang tidak mudah baik bagi pejabat administrasi (administrator & pengawas) terdampak maupun bagi organisasi Pemerintah Daerah. Pejabat administrasi di daerah yang selama ini, bertahun-tahun hanya mengenal berkarier sebagai pejabat struktural saja dan sedikit sekali yang menjadi fungsional harus dihadapkan dengan pengalihan menjadi pejabat fungsional.
ADVERTISEMENT
Tentu saja hal ini tidak mudah, mengubah mind set/pola pikir untuk menjadi pejabat fungsional. Pengetahuan yang masih belum masif didapatkan secara terbuka dan berkesinambungan mengenai apa itu jabatan fungsional, apa esensi alih jabatan, apa yang harus dilakukan pasca alih jabatan, bagaimana berkarier di jabatan fungsional, setelah jadi fungsional apa yang harus dilakukan, bagaimana bentuk tata kerja yang baru dsb, menjadi pertanyaan umum bagi pejabat terdampak dan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah pasca penyederhanaan birokrasi.

Kesiapan ASN terdampak

Babak baru membangun birokrasi yang lincah dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi kepada seluruh pejabat administrasi yang akan mulai dilakukan di akhir Juni 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah serentak sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ perihal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
Seluruh Pemerintah Daerah bersiap menyiapkan kelembagaan, melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh jabatan administrasi di seluruh perangkat daerah. Unit kerja yang akan disederhanakan di Pemeritah Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup analisis dan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi kebijakan, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Bagi pejabat terdampak yang terdapat di unit yang disederhanakan kemudian dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan administrasi yang disandangnya maka mulai harus bersiap dengan ekosistem baru birokrasi yang flat berbasis kompetensi. Dinding yang tinggi dan tebal egosentris sub bagian dan bagian yang tersekat-sekat akan diruntuhkan dengan tata kerja dalam birokrasi yang lincah dan horizontal berbasis kompetensi.
ADVERTISEMENT
Dalam proses penyederhanaan birokrasi, pejabat administrator dialihkan ke dalam jabatan fungsional ahli madya dan pejabat pengawas dialihkan dalam jabatan fungsional ahli muda. Pengembangan karier pasca dialihkan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah yang tidak hanya sekadar mengalihkan jabatan administrasi tetapi perlu ada kebijakan yang lebih teknis untuk mengelola pejabat fungsional. Strategi Pemerintah Daerah untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar pejabat fungsional dengan sistem yang open minded dengan kompetensi menjadi garda terdepan menjadi tantangan birokrasi yang dinamis. Marak dan beragamnya jabatan fungsional di Pemerintah Daerah selain dibanjiri oleh pejabat administrator dan pengawas terdampak akibat penyederhanaan birokrasi, juga oleh ASN pelaksana yang melakukan inpassing melalui uji kompetensi sesuai dengan minat dan bidang pekerjaan yang melatarbelakangi.
ADVERTISEMENT
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal kelembagaan, kebijakan teknis dan menciptakan tata kerja baru menjadi penting dalam pengembangan karir ASN. Pembinaan pasca pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional menjadi hal yang urgent yang harus dilakukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebaiknya menyiapkan ASN dengan membekali diklat teknis, sharing knowledge dan memberikan kesempatan yang luas untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan karier pejabat fungsional yang mulai membanjiri birokrasi kita. Selain itu kesigapan menyiapkan unit pembina fungsional, memperkuat dengan kapasitas SDM yang memadai, infrastruktur yang lengkap, kebijakan yang kondusif akan mampu menggairahkan para ASN pejuang fungsional dalam berkarier.

Squad models sebagai solusi

Paradigma birokrasi yang dinamis, berjejaring, kolaboratif dan fleksibel adalah organisasi yang datar (flat) tidak hierarkis dengan berbasis kompetensi. Model squad (Eko Prasojo,2021) merupakan solusi yang berbasis kompetensi jabatan fungsional dengan mengedepankan fleksibilitas gerak dari ASN baik dalam Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah atau dengan Instansi Pusat. Kebijakan model manajemen talenta harus mulai diterapkan di Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kinerja dan potensi ASN. Harapannya banjirnya ASN pejuang fungsional dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan publik.
ADVERTISEMENT