kumplus- Opini Linda Christanty- Lubang Buaya

Dari Genosida Komunis ke Perubahan Gender

Linda Christanty menulis reportase, cerita pendek, dan esai. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak penghargaan, termasuk SEA Write Award dari Thailand.
24 Januari 2022 6:54
·
waktu baca 8 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Usai pemerintahan Orde Baru di Indonesia, penggunaan istilah “Gestapu”, “Gestok”, ataupun “G30SPKI” mulai diprotes orang-orang yang menganggap istilah-istilah tersebut menguburkan fakta kejahatan berat kemanusiaan yang dilakukan negara dengan menyalahkan kaum atau golongan tertentu. Kita kemudian lebih mengenal istilah “Peristiwa 1965” dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dipopulerkan Pengadilan Rakyat Internasional 1965, sebuah lembaga beranggotakan korban, penyintas, dan masyarakat sipil.
Peristiwa 1965 adalah peristiwa genosida terhadap orang komunis dan orang yang dituduh komunis di Indonesia tidak hanya pada 1965, melainkan dalam rentang waktu antara akhir 1965 hingga awal 1966. Meski beberapa tahun sebelumnya ketegangan dan perseteruan di kalangan politikus dan elite kekuasaan telah memengaruhi perkubuan dan sengketa dalam masyarakat, genosida itu dipicu oleh penculikan sejumlah jenderal dan seorang kapten Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965 di Jakarta oleh pasukan gabungan berkekuatan kurang lebih 100 orang, yang terdiri dari pasukan resimen elite Cakrabirawa, pasukan khusus Angkatan Udara, pasukan Diponegoro, pasukan Brawijaya, dan milisi Pemuda Rakyat—organisasi massa pemuda Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembalasan pun dilancarkan militer dan pendukungnya tanpa ampun. Paling sedikit setengah juta jiwa rakyat Indonesia menjadi korban sapu bersih politik atau operasi penumpasan PKI.
Tidak hanya bercirikan pembunuhan massal, Peristiwa 1965 juga terhubung dengan penyiksaan keji, pemenjaraan sewenang-wenang, perampasan rumah, tanah, dan harta benda, bermacam praktik kekerasan seksual, pengiriman orang ke kamp tahanan di pulau-pulau penjara tanpa proses pengadilan, dan pencantuman kode “ET” pada kartu tanda penduduk (KTP) seseorang yang pernah ditahan dengan tuduhan terlibat pemberontakan PKI. Kode ET (Eks Tapol/Tahanan Politik) pada KTP adalah stigma. Pemiliknya sulit memperoleh pekerjaan. Keturunannya terlarang menjadi pegawai pemerintahan atau prajurit angkatan bersenjata. Peluang untuk berpenghidupan telah resmi ditutup dan disahkan negara.
Lanjut membaca konten eksklusif ini dengan berlangganan
Keuntungan berlangganan kumparanplus
check
Ribuan konten eksklusif dari kreator terbaik
check
Bebas iklan mengganggu
check
Berlangganan ke newsletters kumparanplus
check
Gratis akses ke event spesial kumparan
Kendala berlangganan hubungi [email protected] atau whatsapp +6281295655814
Operasi senyap ini bukannya tanpa rintangan. Penembak jitu dapat dihindari, tetapi orang-orang kelaparan di kota mencegat para pembawa kardus. Isinya bukan pisang, tapi buku. Kolom Linda Christanty, terbit tiap Senin, di kumparanplus!
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten