Ini Cara Multi-stakeholder Indonesia Halau Disinformasi dan Hoaks

Laporan dari Forum WSIS 2019*

Poster kegiatan workshop tematik Indonesia

[ literasi digital ] Hari pertama WSIS 2019 di Jenewa, Indonesia berkesempatan mengampu workshop tematik atas kolaborasi antara Kemenkominfo, Kemenlu, BAKTI, Siberkreasi, dan ID-IGF, bertajuk “Multi-stakeholder’s Approach in Combating Hoax and Disinformation in the Digital Age”. Di dalamnya, duduk bersama para ahli dari latar belakang pemerintah, organisasi nirlaba, inisiatif masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk membahas tantangan bagi demokrasi di era ketika media sosial menjadi santapan sehari-hari masyarakat.

Workshop dipandu oleh Christian P.A. Putra selaku Second Secretary, Permanent Mission of the Republic of Indonesia di Jenewa. Christian membuka workshop dengan mengenalkan konteks kelokalan Indonesia yang menjadi rumah bagi setidaknya 150 juta pengguna Internet dan hampir seluruhnya memiliki media sosial untuk berjejaring serta memperoleh informasi. Baginya, problem hoaks dan disinformasi di era digital adalah kerikil tajam bagi persatuan bangsa Indonesia—dan beragam upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengatasinya.

Situasi workshop tematik di markas besar ITU PBB, Jenewa.

Sebagai negara kepulauan, bukan hal mudah menyediakan akses Internet di seantero Indonesia secara setara. Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) yang diwakili oleh Dhia A. Febriansa menyatakan bahwa saat ini BAKTI tengah menyelesaikan babak terakhir pembangunan infrastruktur Palapa Ring. Selain itu, BAKTI juga sedang mengejar target pemerataan sinyal telekomunikasi ke daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, pada tahun 2020 dengan menyasar 5.000 desa. Direktur termuda ini menegaskan pula bahwa meski bergerak di bidang teknis, BAKTI turut tergabung dalam aktivitas kolaborasi lintas-sektor guna merespon maraknya fenomena disinformasi.

Rizki Ameliah dari Kementerian Kominfo menambahkan deretan upaya yang sudah dan sedang dilakukan dari sisi pemerintah. Kemenkominfo menyediakan kanal pengaduan khusus http://aduankonten.id/ yang apabila terbukti melanggar hukum akan diproses melalui kerja sama dengan Kepolisian RI. Kemenkominfo tidak hanya bergerak di ranah penindakan konten negatif, tetapi juga memiliki misi untuk mengambangkan kapasitas pengguna Internet baik dari level dasar hingga ke tingkat ahli. Hal tersebut salah satunya diwujudkan oleh Kemenkominfo dengan dukungan penuh kepada aktivitas yang dijalankan oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF).

Kiri-kanan: Ivana Maida (Siberkreasi), Rizki Ameliah (Kemenkominfo), Dr. Stephanie Borg-Psaila (Diplo Foundation), Christian P.A. Putra (Permanent Mission of ROI di Jenewa), Dhia A. Febriansa (BAKTI), Budi Mulia Hasibuan (Telkomsel), Sonny Sintong (Telkomsel), dan Fajar Eri Dianto (Ketua Umum Relawan TIK Indonesia).

Diskusi bergulir ke panelis Budi Mulia yang mewakili Telkomsel selaku sektor privat penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Budi menjelaskan bahwa meskipun berjalan di koridor bisnis, pihaknya selalu mendukung upaya peningkatan kesadaran publik atas konten-konten negatif misalnya melalui program Internet Baik. Selain itu, berkat upayanya memberdayakan komunitas petani dan penduduk desa, di tahun ini Telkomsel menerima anugerah predikat Champion dari WSIS Prize 2019 bagi dua inisiatifnya, yakni Baktiku pada Petani dan Baktiku Negeriku.

Dr. Stephanie Borg-Psaila, Direktur Interim Diplo Foundation, melanjutkan dengan paparannya mengenai bahaya laten disinformasi khususnya bagi proses demokrasi. Bagi Dr. Borg-Psaila berita bohong bukanlah fenomena anyar, tetapi memang hadirnya Internet mengamplifikasi skala persebarannya. Yang mengkhawatirkan adalah, ketika berita bohong beredar di kala masa pemilu tengah berlangsung—seperti apa yang dialami oleh Indonesia sekarang ini. Pasalnya, dewasa ini Internet khususnya media sosial telah diperlakukan layaknya media konvensional, yakni sebagai penyedia informasi. Maka, apabila tidak ada upaya meningkatkan kemampuan identifikasi, masyarakat akan kebingungan membedakan berita mana yang dapat dipercaya. Dr. Borg-Psaila mengutip riset dari Stanford University (2016) yang dilakukan pada anak muda dari kisaran usia kelas menengah hingga kuliah, bahwa 80% dari mereka belum bisa membedakan konten bermuatan iklan dengan berita faktual dari meja redaksi. Dr. Borg-Psaila lantas merekomendasikan usaha lintas-sektor antara media, pemerintah, dan pengguna Internet itu sendiri—contohnya seperti yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa melalui susunan Code of Practice on Online Disinformation dalam merespon isu tersebut.

Ivana Maida (Kepala Staf Siberkreasi) mempresentasikan capaian Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.

Kehadiran Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi sebagai wadah kolaborasi lintas-pemangku kepentingan diwakili oleh Ivana Maida selaku Kepala Staf. Kiprah Siberkreasi telah berhasil menjangkau setidaknya 160.000 peserta aktif di kegiatan lapangannya, baik berupa lokakarya, pelatihan, seminar, maupun diskusi santai. Sejak dideklarasikan pada Oktober 2017, Siberkreasi menghimpun jejaring dengan 100 mitra pendukung yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kementerian/lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, seniman, komunitas teknis, hingga sektor swasta. Pelatihan dan advokasi literasi digital yang dijalankan Siberkreasi tidak hanya bertujuan untuk meredam gelombang disinformasi, akan tetapi juga berusaha menekankan manfaat Internet dan potensinya bagi kegiatan yang positif, kreator, dan produktif. Tahun 2018 lalu Siberkreasi hadir di Forum WSIS sebagai salah satu Champion dari Indonesia berkat insiatif kolaboratifnya di bidang literasi digital.

Siberkreasi dan perwakilan pemenang dari Indonesia lainnya di ajang WSIS Prize 2018, kredit: Siberkreasi.

Workshop dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dipersilakan baik bagi peserta yang hadir langsung di markas besar ITU PBB atau bagi peserta yang mengikuti lewat live streaming. Dari workshop ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya lintas-sektor sangat krusial dalam mengatasi fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi. Sebab, kita berpacu dengan kecepatan daya laju hoaks serta bergelut dengan tantangan luas geografis Indonesia. Apabila upaya edukasi, penindakan hukum, dan produksi konten positif, tidak dilakukan bersama-sama secara simultan serta melibatkan banyak pihak; bangsa Indonesia bakal mengalami kerugian besar.

Penulis: Donny B.U** dan Adya Nisita***

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada Forum WSIS 2019 dan rapat MAG IGF di Jenewa (Maret 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF - PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui http://donnybu.id

***) Penulis adalah Riset Manager Siberkreasi dan mengikuti sesi Forum WSIS 2019 secara remote dari Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email adyanst[at]@gmail.com