Suporter Meninggal (Lagi), Dibutuhkan Ketegasan Pemerintah dan PSSI

Suporter bola Indonesia (ilustrasi). (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Sepak bola Indonesia lagi-lagi bersedih. Salah satu penikmat setianya berpulang menghadap Sang Khalik dan tak bisa lagi melihat para pekerja seni lapangan hijau bergelut dengan bola.

Cerita bermula saat seorang pemuda bernama Banu Rusman datang ke Stadion Mini Cibinong, Bogor, Jawa Barat, untuk menyaksikan laga Persita Tangerang kontra PSMS Medan pada Rabu (11/10/2017). Pemuda berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku SMK itu adalah salah satu pendukung Persita yang tergabung dalam “Laskar Benteng Viola”.

Tetapi siapa yang menyangka, kedatangan Banu menyaksikan Egi Melgiansyah dan kawan-kawan bertanding di babak 16 besar Liga 2 itu menjadi yang terakhir kali baginya. Pasalnya, usai pertandingan yang berkesudahan 0-1 tersebut, Banu jadi korban dari kerusuhan yang pecah hari itu.

Nahas bagi Banu, saat situasi tak kondusif karena kecamuk antarkedua suporter, ia terkena pukulan di bagian kepala yang ditengarai menggunakan balok. Banu pun segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON), Cawang, Jakarta Timur, untuk ditangani.

Namun, nyawa Banu tak tertolong. Akibat pendarahan hebat di bagian kepala, Banu mengembuskan napas terakhirnya.

Kejadian ini sejatinya sudah diantisipasi oleh pihak Pemerintah. Pada September lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memfasilitasi seluruh kelompok suporter yang ada di Indonesia untuk satu suara agar sepak bola tak lagi memakan korban.

Namun demikian, ajakan pemerintah menyatukan para kelompok suporter menuai kegagalan. Tetap saja korban kembali jatuh karena keributan antarsuporter.

Pemerhati sepak bola nasional, Akmal Maharli, yang sekaligus menjadi Koordinator Save Our Soccer (SOS), sebuah LSM yang menjadi penyorot sepak bola lokal, menyebut bahwa problem sepak bola di Indonesia bukan masalah di level elite, tapi berada di level akar rumputnya sendiri.

Menurutnya, isu suporter ini tidak diselesaikan secara birokrasi dan diselesaikan melalui meja perundingan yang melibatkan satu atau dua orang saja. Tetapi, kata Akmal, hasil kesepakatan suporter ini disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui aturan yang jelas dan transparan.

"Selama ini hampir lima korban meninggal sepanjang 2017 ini tidak ada yang benar-benar diusut tuntas mengenai siapa sesungguhnya pelakunya, hanya sekadar ucapan belasungkawa saja. Ramai satu bulan kemudian hilang, ramai lagi lalu hilang. Ya, seperti jamur di musim hujan saja," ujar Akmal kepada kumparan (kumparan.com) ketika dihubungi, Jumat (13/10).

"Harusnya ini bukan saja ucapan prihatin saja dari pemerintah tetapi bagaimana meminimalisir kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, bagaimana caranya, harus ada ketegasan di dalamnya," sambungnya.

Akmal menyebut, benturan antarsesama suporter tentu memiliki akar persoalan. Tentunya bukan karena efek pertandingan antarkedua kesebelasan saja, tetapi banyak hal yang membuat kedua kawanan suporter bergesekan.

Dari sisi ini, Akmal melanjutkan, seharusnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memiliki andil besar dalam mengelola kelompok suporter karena di dalam susunan kepengurusan federasi ada yang namanya Komite Integritas.

Keributan suporter PSMS Medan dan Persita. (Foto: Twitter: @akmalmarhali‏ )

"Kompetisi sudah memasuki laga-laga krusial, secara kasat mata kita sudah bisa melihat segala sesuatu bisa saja terjadi. Wasit yang berpihak kepada salah satu klub misalnya, itu ‘kan menguras emosi penonton yang mengakibatkan bentrok di lapangan."

"Nah, di sisi ini PSSI harusnya melalui Komite Integrasi ini melihat, siapa yang bersalah maka itu yang dihukum. Selama ini ‘kan wasit dijotos malah klub yang kena, tapi untuk kasus PSMS lawan Persita ini bagaimana?" jelasnya.

Seperti diketahui bentrokan suporter PSMS dan Persita ditengarai melibatkan oknum pihak keamanan, yakni TNI. Dari beberapa keterangan saksi yang ada di lokasi, ada sekelompok suporter PSMS yang mengenakan kostum training TNI dan berambut cepak —rambut khas tentara. Menurut Akmal, PSSI harus mengambil sikap tegas dan mestinya pihak TNI tak seharusnya mengikuti kompetisi.

"Kita pengin lihat nih bagaimana PSSI bertindak dan bereaksi, karena kasus ini 'kan juga melibatkan pihak kemanan. Selama ini kan jika klub melakukan pelanggaran ujung-ujungnya denda. Dendanya juga kan tidak sedikit, Rp. 50 juta hingga Rp. 100 juta, itu kan tidak sedikit."

"Seharusnya, PSSI yang punya Komite Integritas itu juga bekerja, mengusut tuntas sampai ke akar. Jika perlu pakai tim pencari fakta untuk mengusut pihak yang membuat kerusuhan, ya, pakai. Jangan tebang pilih," ujarnya menjelaskan.