Pajak Tiket Bioskop dan Dinamika Industri Film Indonesia

MOH ALI S M
Tim Media Surabaya Academia Forum (SAF) Mahasiswa Pasca Sarjana Pengembangan Sumber Daya Manusia (UNAIR)
Konten dari Pengguna
3 Desember 2023 9:52 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari MOH ALI S M tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi menonton bioskop. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi menonton bioskop. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Industri film Indonesia menghadapi perubahan signifikan dengan rencana pemerintah untuk merevolusi aturan pajak film. Salah satu aspek utama dari inisiatif ini adalah standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia. Standarisasi pajak film di seluruh Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam harga tiket bioskop. Hal ini diharapkan akan memberikan keadilan kepada penonton di seluruh daerah.
ADVERTISEMENT
Pemerintah telah menunjukkan niat baiknya melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri film. Salah satu contoh nyata adalah langkah untuk merevolusi aturan pajak film, seperti standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia. Dengan memastikan keseragaman tarif dan memberikan dukungan finansial, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan investasi dan kreativitas dalam industri film nasional.
Sebagaimana diutarakan oleh Igak Satria Wibawa, selaku dosen Industri Hiburan dan Media Digital Universitas Airlangga, dalam kuliah daring pada 28/11/2023. beliau menyatakan bahwa “Dalam konteks industri kreatif, saya masih setuju bahwa untuk industri film, sentralisasi harus dilakukan terlebih dahulu, dan pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmennya terhadap industri film. Sebagai contoh, di Surabaya, harga tiket lebih tinggi dibandingkan dengan di Jogja, namun Surabaya tidak menyediakan dukungan dana produksi film, sementara Jogja memiliki inisiatif sebaliknya”.
Igak Satria Wibawa menyampaikan materi Industri Film Indonesia dok. Pribadi
Sejauh ini, pajak film pada tiket bioskop merupakan bagian dari pajak daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak tersebut termasuk dalam kategori pajak hiburan, yang juga diterapkan pada tempat-tempat seperti karaoke, spa, dan hiburan lainnya. Tingkat pajak yang dikenakan bervariasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) yang satu dengan yang lain, berkisar antara 10 persen hingga 15 persen.
ADVERTISEMENT
Revolusi pajak film Indonesia yang mencakup standarisasi tiket bioskop di seluruh negeri menandai langkah ambisius untuk mengubah lanskap industri film nasional. Kemudian, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ke depan? Apa langkah-langkah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah agar industri film di dalam negeri tetap berkelanjutan? Mari kita eksplorasi satu per satu.
Dalam konteks pasca-standarisasi, kita akan menjelajahi analisis mendalam terkait dampak dan tantangan yang mungkin muncul di berbagai sektor salah satunya terkait dampak positif yang akan dirasakan, tantangan yang akan muncul, Potensi Perubahan dalam Konsumsi Film, dan Strategi Pemerintah Daerah.

Dampak Positif

Ilustrasi menonton di bioskop Foto: Shutterstock
Dampak positif dari standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia mencakup dua aspek utama. Pertama, keseragaman harga tiket memberikan kepastian kepada penonton di seluruh negeri. Adanya tarif yang konsisten menciptakan pengalaman yang lebih adil dan seragam bagi mereka yang ingin menikmati film di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya menghilangkan ketidakpastian terkait harga tiket, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas untuk berbagai lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Kedua, langkah ini menunjukkan dukungan konkret pemerintah terhadap pertumbuhan industri film nasional. Dengan memberikan stabilitas melalui standarisasi, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan investasi dan ekspresi kreatif di dalam negeri. Standarisasi tiket bioskop menjadi landasan yang kuat untuk memajukan industri film Indonesia secara keseluruhan.

Tantangan

Tantangan yang mungkin muncul seiring dengan standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia mencakup dua aspek kritis. Pertama, terdapat potensi penyesuaian ekonomi lokal di beberapa daerah, khususnya yang sebelumnya menetapkan tarif tiket lebih rendah dari standar nasional yang baru. Dalam konteks ini, kebijakan standarisasi ini memerlukan transisi yang cermat agar tidak merugikan pihak-pihak terlibat, termasuk pemilik bioskop dan penonton setempat.
Kedua, film independen atau produksi lokal kecil mungkin menghadapi dampak ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari penyesuaian harga tiket. Untuk memastikan kelangsungan produksi dan pemutaran film-film ini, diperlukan strategi khusus yang mendukung keberlanjutan ekonomi bagi sineas dan pelaku industri film independen di tingkat lokal. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang berimbang dalam menerapkan standarisasi tiket bioskop guna meminimalkan dampak negatif di tingkat lokal.
ADVERTISEMENT

Potensi Perubahan dalam Konsumsi Film

com-Traveloka, ilustrasi menonton film di bioskop Foto: Shutterstock
Potensi perubahan dalam konsumsi film sebagai hasil dari standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia dapat diamati melalui dua dimensi utama. Pertama, keseragaman harga tiket dapat merangsang peningkatan kunjungan ke bioskop secara nasional. Faktor kepastian tarif tiket menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi penonton, memotivasi mereka untuk lebih sering mengunjungi bioskop dan menikmati pengalaman menonton film secara langsung.
Dengan peningkatan kunjungan ke bioskop, peluang baru muncul untuk pertumbuhan industri film secara keseluruhan, menciptakan panggung yang lebih luas untuk promosi dan pemutaran film lokal.
Sementara itu, pergeseran menuju platform digital menjadi dimensi kedua yang mungkin terjadi. Penonton dapat mulai mempertimbangkan platform digital sebagai alternatif, terutama jika harga tiket di bioskop mengalami kenaikan yang signifikan.
ADVERTISEMENT
Dalam menghadapi tren ini, industri film perlu beradaptasi dengan cepat dan mencari inovasi baru dalam strategi distribusi. Mendorong kehadiran film-film di platform digital dapat menjadi strategi yang efektif untuk tetap relevan di era konsumsi media yang semakin berubah. Dengan demikian, sambil tetap memperkuat kehadiran di bioskop, industri film diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang terbuka di ranah digital untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

Strategi Pemerintah Daerah

Dalam menghadapi perubahan landscape industri film pasca-standarisasi tiket bioskop di seluruh Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran yang krusial. Pertama, mereka dapat memanfaatkan pendapatan pajak yang meningkat sebagai hasil dari standarisasi tersebut untuk lebih aktif mendukung produksi film lokal.
Dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan ini untuk program pendanaan dan pelatihan bagi sineas lokal, pemerintah daerah dapat memastikan adanya dukungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan pengembangan industri film di tingkat lokal.
ADVERTISEMENT
Selain itu, strategi pemerintah daerah juga perlu berfokus pada pembangunan ekosistem perfilman yang tangguh dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti pengembangan infrastruktur yang mendukung produksi film dan peningkatan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri perfilman dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing industri film lokal.
Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berperan sebagai katalisator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri film lokal, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan keberlanjutan budaya di tingkat daerah.
Pendekatan yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dana Keistimewaan (Danais) menunjukkan upaya konkret dalam mendukung industri film lokal. Berikut beberapa poin penting terkait inisiatif tersebut.
Dana Keistimewaan (Danais) DIY menjadi katalisator penting dalam mendukung industri film lokal. Dengan menyediakan pendanaan maksimal sebesar Rp180 juta untuk setiap dari enam film yang diproduksi, Danais tidak hanya berperan secara finansial tetapi juga memberikan pendampingan melalui tim supervisi Kundha Kebudayaan DIY, mulai dari proses pra hingga pasca produksi.
ADVERTISEMENT