Sosialisme Pasar: Menggali Alternatif Pemikiran Ekonomi yang Adil

Muhammad Revan Radinka
Mahasiswa semester 1 jurusan ekonomi pembangunan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Konten dari Pengguna
30 Desember 2023 22:36 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Muhammad Revan Radinka tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber foto: https://pexels.com/Orang sedang belanja di pasar
zoom-in-whitePerbesar
Sumber foto: https://pexels.com/Orang sedang belanja di pasar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sosialisme pasar (Market socialism) adalah sebuah sistem ekonomi yang menggabungkan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dengan mekanisme pasar untuk mengalokasikan barang dan jasa. Dalam sosialisme pasar, organisasi produksi didasarkan pada kepemilikan bersama dari para pekerja itu sendiri dan dioperasikan oleh pekerja secara demokratis dan alokasi sumber daya ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan dan penawaran (Vanek, 1970).
ADVERTISEMENT
Dalam implementasinya, sosialisme pasar bisa mencakup regulasi pemerintah yang lebih kuat dalam mengelola sektor-sektor kunci ekonomi, seperti energi atau transportasi, sementara sektor swasta masih berperan dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Tujuannya adalah mencapai keadilan sosial dengan mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan akses penuh terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Terdapat negara yang menerapkan model sosialisme pasar, yaitu Yugoslavia di bawah Josip Broz Tito dan era awal ekonomi Tiongkok modern. Untuk mengenal lebih jauh tentang sosialisme pasar, berikut ciri utama sosialisme pasar:

Alat-alat produksi dikendalikan secara kolektif atau dimiliki secara sosial, bukan dimiliki secara pribadi

Sumber foto: https://pexels.com/Buruh sedang mengelas mesin
Alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, peralatan, dan sumber daya produktif lainnya dimiliki bersama oleh masyarakat secara kolektif, bukan dimiliki secara individual/pribadi. Bentuk kepemilikan kolektif tersebut bisa berupa koperasi yang dikelola para pekerja, kepemilikan publik oleh pemerintah, atau badan usaha milik bersama para pekerja dan anggota masyarakat.
ADVERTISEMENT
Tujuannya adalah agar alat produksi tidak dikuasai oleh segelintir pemilik modal saja sehingga manfaat ekonomi bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh anggota masyarakat.
Dengan demikian konsep kepemilikan kolektif dalam sosialisme pasar berbeda dengan kepemilikan individu dalam kapitalisme yang cenderung mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi pada segelintir orang saja.

Ada kompetisi dan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya

Dengan kompetisi pasar ini, perusahaan terdorong untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, dan memaksimalkan efisiensi agar dapat terus bersaing. Kompetisi pasar juga membantu pengalokasian sumber daya yang lebih efisien berdasarkan permintaan dan kemampuan produksi perusahaan. Sumber daya akan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan yang paling produktif.
Mekanisme pasar masih diperlukan dalam sistem sosialisme pasar untuk mengalokasikan barang secara efisien. Yang berbeda, kepemilikan perusahaan bersifat kolektif dan ada regulasi politik oleh negara (Miller, 1989).
ADVERTISEMENT
Jadi dalam persaingan pasar tetap menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi sosialisme pasar, meskipun kepemilikan kolektif. Hal ini yang membedakannya dari sosialisme komando yang meniadakan mekanisme pasar.

Laba perusahaan didistribusikan ke pekerja atau ke publik, bukan ke pemilik modal pribadi

Sumber foto: AI Generator/Pekerja di dalam perusahaan
Karena perusahaan dimiliki secara kolektif oleh pekerja, publik atau masyarakat dan pemerintah, maka laba perusahaan tidak sepenuhnya menjadi milik individu pemilik modal pribadi. Dan sebagian laba lainnya dibagikan kepada para pekerja dalam bentuk bonus, bagi hasil, atau skema keuntungan lainnya. Hal ini untuk memberikan insentif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Maka alokasi dan distribusi laba perusahaan dalam sistem sosialisme pasar diarahkan bukan untuk memperkaya pemilik modal individu, melainkan untuk kesejahteraan kolektif pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT

Pemerintah mengatur ekonomi sampai batas tertentu

Sumber foto: https://pixabay.com/Orang sedang menganalisis pasar saham
Dalam sistem Sosialisme Pasar, pemerintah tetap memiliki peran untuk mengatur dan menstabilkan perekonomian secara makro, walaupun kepemilikan alat produksi bersifat kolektif. Pemerintah juga membuat kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilnya harga, tingkat bunga, nilai mata uang, laju inflasi sesuai target.
Namun pemerintah tidak secara detail campur tangan dalam perencanaan mikro setiap perusahaan. Perusahaan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan operasional bisnis sehari-hari. Tujuan akhirnya tetap untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang stabil, merata, dan berkeadilan sosial.
Jadi peran pemerintah dalam sistem sosialisme pasar terbatas mengatur ekonomi secara makro, bukan campur tangan langsung atas mikro perusahaan secara detail.
Sosialisme pasar muncul sebagai alternatif sistem ekonomi di tengah kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme komando yang dianggap gagal menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Sosialisme pasar mengusung konsep kepemilikan kolektif atas alat produksi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh anggota masyarakat, bukan hanya segelintir pemilik modal.
ADVERTISEMENT
Namun sosialisme pasar tetap mempertahankan mekanisme pasar dan kompetisi di antara perusahaan untuk alokasi sumber daya yang efisien dan mendorong inovasi. Konsep ini masih terus dikembangkan sampai hari ini guna mencari sistem ekonomi alternatif yang adil bagi seluruh masyarakat.
Maka dari itu sosialisme pasar berupaya menggabungkan aspek keadilan dalam distribusi kepemilikan dan hasil produksi dengan aspek efisiensi alokatif pasar dalam sebuah sistem ekonomi.

Daftar Bacaan:

Meade, J. E. (1989). Agathotopia: The economics of partnership. Aberdeen University Press.
Maniatis, T. (2005). Marxian Macroeconomic Categories in the Greek Economy. Review of Radical Political Economics, 37(4), 494–516.
O'Hara, P. A. (2000). Marx, Veblen, and contemporary institutional political economy: Principles and unstable dynamics of capitalism. Journal of Economic Issues, 34(2), 311-340.
ADVERTISEMENT