Woman
·
16 November 2020 21:17

Perempuan, Pendidikan dan Politik

Konten ini diproduksi oleh maharayu unjianti
Perempuan, Pendidikan dan Politik (10539)
foto RA Kartini sebagai pejuang emansipasi untuk perempuan
Perempuan, Pendidikan dan Politik adalah tiga hal yang kerap kali menjadi perbincangan hangat dan sering kali juga menjadi perdebatan melawan kebudayaan. Berbicara tentang budaya, banyak sekali ahli yang menarasikan arti dari kata budaya. Namun secara garis besar, budaya merupakan sesuatu yang abstrak, yang mucul dari gagasan-gagasan manusia lalu diterapakan pada manusia lainnya sehingga membentuk suatu pola. Menurut Koentjaraningrat, budaya diartikan sebagai sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Dalam arti secara bahasa, budaya dalam bahasa Inggris adalah culture yang di definisikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
ADVERTISEMENT
Sebagaimana budaya yang berarti sebuah gagasan, maka jika membahas soal perempuan terdapat banyak gagasan yang mendeskripsikannya. Perempuan dalam masa remajanya, dikonsepkan untuk pandai merias diri, pandai memasak, pandai mengurus kegiatan rumah, tingkah laku terbatas agar tetap terlihat anggun maka harus tetap menahan diri untuk berperilaku “sewajarnya” perempuan. Perempuan pada saat dewasa, disegerakan untuk menikah karena sudah dididik ala “perempuan” saat remaja. Pada saat setelah menikah, mempunyai anak menjadi dambaan sebuah keluarga utuh, setelahnya menjadi ibu, maka perempuan adalah individu yang harus bisa merias diri, memberikan anak sebagai rejeki dan melayani suami. Begitulah konsep sempit perempuan dalam lingkar ketidaksetaraan. Perempuan bagai sebuah budaya untuk mengurusi ranah domestik dan bukan public. Ranah publik atau ranah umum yang cakupan nya lebih luas dengan sebagai contoh bekerja di sebuah perusahaan, menjadi pejabat ataupun pemimpin, ataupun dengan suatu urusan intelektual bukanlah urusan perempuan. Dengan konsep perempuan yang berakhir pada urusan domestik “rumah tangga” yaitu hanya difokuskan untuk mengurus anak, suami, kebutuhan dapur, dan kegiatan rumah lainnya maka berakhirlah pada suatu konsep bahwasannya perempuan tidak diperlukan untuk mendapatkan pendidikan formal. Ada sebuah ucapan yang sering terdengar yang dilontarkan kepada perempuan, “Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur”. Mirisnya adalah, lontaran kalimat tersebut diucapkan oleh seorang perempuan juga.
ADVERTISEMENT
Dalam jurnal karya Ratna Asmarani dengan judul Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan, dijelaskan sebagai teladan bahwa RA Kartini sebagai pejuang kesetaraaan gender bagi perempuan yang berada dalam lingkup patriarki. Beliau memperjuangkan salah satunya adalah pendidikan yang harus didapatkan oleh perempuan. Dalam masa RA Kartini, pendidikan hanya bisa di dapatkan oleh masyarakat keturunan Indonesia-Belanda dan pejabat, termasuk RA Kartini yang ayahnya adalah seorang Bupati Jepara. Dengan pendidikan yang didapat RA Kartini, sekolah menjadikan Kartini terbuka wawasannya walaupun sejak kecil pun beliau sudah sangat perseptif dan observatif. RA Kartini remaja juga tidak lepas dari tradisi pingitan. Tradisi pingitan adalah tradisi Jawa untuk anak perempuan bangsawan yang telah memasuki masa akhil balig harus dipingit atau dibatasi ruang geraknya. Perempuan yang telah balig dilarang memasuki ruang publik dan tidak dapat berkomunikasi dengan sembarang orang. Perempuan yang telah balig ini dipingit selama menunggu calon suami yang mungkin adalah pilihan orang tuanya. Kartini saat itupun sedih karena harus melepas pendidikan nya dan dibatasi ruang geraknya. Nasib berbeda dengan kakak Kartini yang tetap melanjutkan sekolahnya karena kakak Kartini adalah seorang laki-laki yang tidak melakukan Tradisi Pingitan. Sampailah RA Kartini dengan fokus keprihatinanannya untuk pendidikan. Dengan adanya tradisi pingitan yang mengharuskan perempuan Jawa ningrat melepaskan pendidikan dan anak bangsawan pribumi yang tidak bisa bersekolah karena mengharuskan berbahasa Belanda dengan fasih menjadikan Kartini tergerak untuk membuat sebuah erakan. Kartini ingin pendidikan formal didapatkan oleh Perempuan Jawa ningrat, Kartini ingin perempuan juga dapat mengenyam pendidikan untuk mendapatkan banyak pengetahuan umum di luar sana sehingga wawasan mereka lebih terbuka dan sebagai bekal untuk anak-anak keturunan nya di kemudian hari. Kartini meyakini bahwa perempuan dapat memiliki pengarus besar kepada masyarakat dan sebab itu Kartini ingin menjadi guru untuk dapat mendidik gadis para pejabat tinggi (Asmarani, 2017). Oleh karena itu, RA Kartini menekankan dengan pendidikan dan mengenyam sekolah formal menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan yang harus diperjuangkan. Dengan pendidikan juga perempuan dapat memperluas pola pikir dan tidak terkungkung dalam konsep perempuan yang sempit. Sejatinya perempuan pun dapat menjadi pelaksana yang berpengaruh baik dalam lingkup domestik maupun publik yang salah satu caranya melalui pendidikan dan terobosan silang kebudayaan.
ADVERTISEMENT
Salah satu pesan Kartini bahwasannya perempuan juga bisa bermanfaat dalam ranah publik. Hal ini adalah satu dari penguatan fakta perempuan dapat bersentuhan dengan ranah publik yaitu politik. Politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ranah publik atau negara. Politik dalam buku Ramlan Subakti dengan judul Memahami Ilmu Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tersebut (Ramlan, 2010). Sedangkan politik menurut Mirriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah suatu hal yang menyangkut negara yang didalamnya berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi (Budiardjo, 2008). Sebagaimana juga yang disampaikan dalam buku Mirriam Budiardjo bahwa politik secara definitive adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik juga dimanfaatkan sebagai usaha untuk mengatur kehidupan kolektif dengan baik ketika masyarakat dihadapkan dengan situasi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari cara pendistribusian sumber daya yang tepat agar semua warga merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Oleh karena itu, secara garis besar dalam ranah politik membutuhkan suatu keterwakilan publik untuk mendukung kegiatan politik dengan tujuan kebaikan bersama di suatu wilayah. Maka keterwakilan perempuan dalam politik sangatlah penting untuk dapat mewakili suara perempuan di ranah publik.
ADVERTISEMENT
Secara normatif, Indonesia telah membuat beberapa kebijakan melalui Undang-Undang yang menekankan kuota representasi perempuan dalam lembaga legislatif sebanyak 30% dari jumlah kuota yang tersedia. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politk, UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No.2 Tahun 2008 tentang partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum bahwa disesiakannya kuota 30% untuk perempuan. Menurut PBB, angka 30% adalah angka yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan dalam dan dapat memberikan dampak bagi keputusan publik yang akan diambil oleh lembaga publik (Hidayah, 2018). Meskipun begitu, penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan pada faktanya belum terisi seratus persen dari kuota yang telah disediakan. Faktor tersebut kembali pada konsep gagasan mengenai perempuan ranah domestik dan tidak bisa publik. Disamping kuantitas, perwakilan 30% agar dapat memberikan dampak bagi kebijakan yang akan dipilih, kualitas sumber daya manusia nya pun perlu diperhatikan. Bukan memasukan dan mengikutsertakan perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30% sebagai syarat partai dan maju ke dalam pemilihan legislatif, namun kualitas sumber daya itu pun menjadi sangat penting agar mengetahui benar tupoksi nya sebagai perwakilan yang mewakili segenap suara perempuan di negeri ini.
ADVERTISEMENT
Begitulah dimensi perempuan, pendidikan, dan politik yang saling berkaitan. Selayaknya RA Kartini yang telah berjuang untuk menyuarakan kebebasan perempuan dalam belenggu patriarki yang mengharuskan perempuan untuk tetap melakukan hal domestik sekalipun perempuan tersebut berdarah ningrat. Perempuan yang dipingit untuk menjadi pelaku pekerja domestik yang baik sembari menunggu calon suami meminang dan mengakibatkan putusnya pendidikan yang sedang dijalankan oleh perempuan demi melakukan sebuah tradisi pingitan. RA Kartini yang menggelorakan perempuan dengan pendidikan agar perempuan dapat memberikan pengaruh dan manfaat bukan hanya untuk urusan domestik maupun publik. Oleh karena itu, gelora yang telah di perjuangkan oleh RA Kartini dan banyak organisasi yang menyuarakan tentang persamaan gender dan keterlibatan perempuan dalam ranah publik jangan menjadi wacana semata, terlibatlah dalam politik yang memegang kendali ranah publik dalam pembuatan kebijakan sehingga suara perempuan menjadi terdengarkan, didengarkan, dan di implementasikan.
ADVERTISEMENT
Sumber :
Asmarani, R., 2017. Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan. Sabda, Volume 12.
Budiardjo, M., 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Hidayah, S. N., 2018. Keterwakilan Perempuan dalam Politik. [Online]
Available at: news.detik.com
[Accessed 14 November 2020].
Ramlan, S., 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white