Mendagri: Kepala Dinas yang Bohong Blangko e-KTP Kosong Akan Diganti

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly (Foto: ANTARA/Agung Rajasa)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo heran dengan temuan kekosongan blangko yang terus terjadi di beberapa daerah, padahal Kemendagri sudah mencetak sebanyak 7 juta blangko e-KTP pada Maret, dan 7,4 juta blangko lagi saat ini.

Tjahjo menduga blangko itu sebetulnya ada, tapi dinas pendudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota ada yang berbohong. Tjahjo berharap para dinas dukcapil memperbaiki pelayanan.

"Merespons banyaknya masyarakat yang menyampaikan protes masih terdapat kesulitan mendapatkan blangko e-KTP, Pemerintah/Kemendagri menghendaki daerah dapat memberikan penjelasan secara jujur dan transparan kepada masyarakat," ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu (20/9).

"Bila blangko masih, jangan dikatakan habis," tegas Tjahjo.

Tjahjo mengancam akan mencopot kepala disdukcapil jika terbukti berbohong soal ketersediaan blangko e-KTP. "Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil, akan memberikan pembinaan yang serius kepada Kadis yang stafnya membohongi masyarakat dengan mengatakan blangko habis, padahal yang sebenarnya blangko masih ada. Bisa diganti Kadis tersebut," bebernya.

"Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta jajarannya akan terus sidak untuk memastikan pelayanan adminduk berjalan baik dan gratis," imbuh Tjahjo.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan beberapa penyebab e-KTP kosong. Mulai dari banyaknya data ganda sehingga e-KTP tidak terbit, sampai proses pengiriman e-KTP dari kabupaten ke kecamatan.

Pasalnya, pelayanan perekaman e-KTP dilakukan di kantor kecamatan, sementara proses pencetakan e-KTP di Dinas Dukcapil Kab/Kota. "Hal ini sering kali menimbulkan keterlambatan penerimaan fisik e-KTP," ucap Zudan, kemarin.