Bus Rapid Transit Sulsel Akan Kembali Beroperasi Tahun 2022

Bus Rapid Transit (BRT) di Makassar, (Ist).

Makassar -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada tahun 2014 mulai mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi umum BRT merupakan bentuk kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bus ini awalnya diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, ternyata BRT kalah saing dengan transportasi online. Akibatnya, hingga tahun 2020 ini BRT tidak lagi beroperasi.

Kini pemerintah Kota Makassar mulai membeberkan bahwa BRT akan kembali beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said, saat ditemui Makassar Indeks, Selasa (7/1).

Mario Said menjelaskan bahwa BRT akan dikembangkan dan bekerja sama dengan perusahaan asing, yakni State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss dan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman.

Kedua perusahaan tersebut diketahui telah mendapatkan mandat dari pemerintah negara masing-masing, yakni Swiss dan Jerman.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, dan pihak Kementerian Perhubungan RI telah melakukan penandatanganan MoU terkait sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek percontohan atau Sustainable Urban Transport Indonesian Nationally Appropriate Mitigation Action (SUTRI NAMA) dan BRT di Jakarta pada Oktober 2019 lalu.

"Menyangkut masalah kerja sama, MoU sudah ditandatangani dengan Pak Wali Kota. Jadi, ada pihak ketiga di mana ada perpanjangan tangan pemerintah negara Swiss dan Jerman untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, kementerian sudah menunjuk lima daerah, salah satunya Kota Makassar," ujar Mario Said.

"Bantuannya berupa feasibility study studi di mana mereka menanggung pembiayaannya dan mereka sudah 2 kali datang untuk melalukan survei dan minta data ke masyarakat," ucap Mario Said lagi.

Adapun untuk hasil feasibility study akan diketahui pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 mendatang dan akan diimplementasikan pada tahun 2022.

"Nah, nanti setelah feasibility study selesai baru bisa ditentukan apakah Makassar bisa menggunakan angkutan massa seperti apa misal busway, kemudian bagaimana model rutenya, karena kita belum tau kalau feasibility-nya belum selesai karena mereka yang melakukan penelitian dan setelah selesai rampung semuanya diharapkan akan diimplementasikan 2022," tuturnya.

Biaya atau anggaran yang dibutuhkan dalam proyek ini pun harus ada kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

"Makanya ada MoU untuk komitmen. Misalnya, ini sudah ada feasibility study-nya, sudah ada hasil penelitiannya seperti ini dan itu, nah nanti di-combine dengan anggarannya, berapa yang butuhkan nanti ditotal semuanya," lanjutnya.

Penelitian yang dilakukan juga harus bekerja sama dengan Organisasi Angkatan Darat (Organda) agar implementasinya tidak berbenturan.

Hingga saat ini, bus sudah ada di provinsi. Namun, menurut Mario, pihak pemerintah kota masih menunggu dan harus dibicarakan lagi soal bus-bus tersebut.

"Pengalihan BRT ke pemkot itu kita lihat lagi karena busnya sudah ada di provinsi. Tinggal kita lihat apakah provinsi bisa menjalankan ini. Kalaupun tidak, apakah dialihkan ke pemerintah, nanti kita bicarakan dulu. Dan, kembali lagi untuk anggarannya nanti dikalkulasikan," jelasnya.

"Sepanjang PAD nya bagus pasti bisa untuk menggerakkan kendaraan umumnya karena banyak dibutuhkan kendaraan umum yang oleh masyarakat," tutup Mario.

BRT di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini memiliki 11 koridor yang beroperasi di Kota Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa hingga di Kabupaten Takalar.

Namun, sebagian halte BRT di beberapa lokasi tersebut telah rusak seperti kaca pecah dan sebagian dinding yang terbuat dari besi telah hilang diambil orang. Halte juga tampak berdebu dan telah dicoret-coret berbagai macam tulisan dan gambar.