kumparan
14 Mei 2019 20:33

Butuh Rp 500 Miliar untuk Selesaikan Masjid 99 Kubah di Sulsel

Gub.jpg
Gubernur tinjau pembangunan masjid 99 Kubah (Makassar Indeks).
Makassar Indeks -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Pusat untuk keberlanjutan pembangunan Masjid 99 Kubah di kawasan Center Of Point Indonesia (CPI), Makassar.
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, usai meninjau langsung pembangunan masjid yang sudah dimulai sejak Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan itu.
"Insyaallah tahun 2020 kita berharap kalau harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kita harus ada yang kita korbankan untuk menyelesaikan ini. Kita berharap ada sharing dari pemerintah pusat," ucap Nurdin di lokasi Masjid 99 Kubah, Selasa (14/5).
"Insyaallah saya akan coba ekspos projects ini, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa membantu kita untuk menyelesaikan itu," sambungnya.
Menurut Nurdin, masjid ini harus segera dimanfaatkan mengingat pembangunannya sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 120 miliar. Namun, kata dia, anggaran untuk penyelesaian pembangunan Masjid 99 Kubah akan jauh lebih besar.
ADVERTISEMENT
"Kalau saya lihat memang ini kondisi 70 persen (sudah jadi), tetapi yang namanya finishing pasti lebih mahal. Kemungkinan kita membutuhkan Rp 500 miliar juga, sampai penataan semua," ujar Nurdin yang pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng pada 2008-2018.
Nurdin berharap ada sisa anggaran perubahan tahun 2019 untuk kepentingan pembangunan drainase dan jalan masuk menuju Masjid 99 Kubah. "Di APBD Perubahan ini ada sisa tender kita bisa alokasikan ke sini, kurang lebih sekitar Rp 20 miliar termasuk drainase dan apa segala (macam) kita bisa selesaikan tahun ini," ungkapnya.
Dia menjelaskan terkait lahan khusus milik Pemprov Sulawesi Selatan di CPI sudah menemukan titik terang soal surat-suratnya.
"Khusus ini lahan CPI kita sudah dapat surat dari kejaksaan agung. Setelah dilakukan audit, ternyata sampai hari ini tidak ada masalah soal lahan, makanya kita sudah mulai melihat kira-kira untuk menyelesaikan ini membutuhkan anggaran berapa," pungkas Nurdin.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan