Krisis Keuangan, Hotel Grand Sayang Park Diambil Alih Pemprov Sulsel

Konten Media Partner
22 Oktober 2018 8:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Hotel Grand Sayang Park (Foto: Makassar Indeks)
zoom-in-whitePerbesar
Hotel Grand Sayang Park (Foto: Makassar Indeks)
ADVERTISEMENT
Makassar -- Pengelolaan Hotel Grand Sayang Park mengalami krisis keuangan dan terancam bakal ditutup. Hotel yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Derah (Perusda) Sulawesi Selatan ini memiliki 100 kamar yang di-soft launching oleh Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan tepat setahun lalu, Oktober 2017.
ADVERTISEMENT
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan jika tim dari biro ekonomi melakukan verifikasi dan audit internal di hotel tersebut.
"Kami sudah menurunkan tim dari Biro Ekonomi untuk melakukan verifikasi dan audit internal terhadap manajemen Hotel GSP itu," kata Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, kepada Makassar Indeks, (22/10).
Sudirman mengatakan, Hotel GSP akan diserahkan langsung ke Pemprov Sulsel. Sebelumnya hotel ini dikelola oleh Perusda Sulsel.
"Namun masih dalam tahap verifikasi. Belum hand over atau dipindahtangankan. Kita mau push atau desak agar segera dipindahtangankan," kata dia.
Orang nomor dua di Pemprov Sulsel ini mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum hotel tersebut diserahkan ke Pemprov Sulsel. Mulai masalah persuratan, aspek legalitas, persetujuan dewan.
ADVERTISEMENT
"Setelah tuntas baru dipindahtangankan. Baru bisa sedikit bergerak untuk dikelola dengan manajemen profesional. Kita adakan studi dan kajian mau dibawa kemana model pengelolaan hotel itu nantinya. Yang namanya hotel, kalau mau bersaing dengan hotel yang ada saat ini, harus profesional," ungkapnya.
Seperti diketahui Grand Sayang Park Hotel hadir setelah Pemprov Sulsel menjual sahamnya di Hotel Imperial Aryaduta. Nilai penjualan saham senilai Rp 16 miliar itu lah yang disulap menjadi hotel yang pertama murni dikelola Pemprov Sulsel melalui Perusda secara mandiri.
Sebelumnya Direktur Utama Perusda Sulsel, Haris Hodi, kehadiran rencana pembangunan hotel ini mulai dirintis 2012 lalu setelah Pemprov Sulsel melepas kepemilikan sahamnya sebesar 0,08 persen di Imperial Aryaduta yang didominasi Lippo Karawaci.
ADVERTISEMENT