Akademisi Trisakti Sebut Politik Uang Jadi Kehancuran Demokrasi

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Radian Syam (kedua dari kiri), menjelaskan tentang politik uang yang merusak demokrasi di Indonesia pada kegiatan Sosialisasi Perbawaslu nomor 4 yang diselenggarakan Bawaslu Sulut

MANADO - Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Radian Syam mengatakan praktek money politic atau politik uang dalam Pemilihan Umum, adalah sesuatu yang sangat jahat. Bahkan, jika disandingkan dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Syam mengaku jika politik uang lebih jahat.

Dikatakan Syam, politik uang bisa merusak segalanya, terlebih proses demokrasi bangsa. Untuk itu, dirinya mengajak agar tidak boleh ada lagi pembiaran praktek politik uang yang terjadi. Selain karena merusak moral, itu sudah jelas merupakan pelanggaran pemilu.

"Jika masyarakat mendapatkan hal-hal terkait dengan politik uang, jangan takut untuk melaporkannya. Terutama kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memang melakukan pengawasan jalannya pemilihan," kata Syam saat menjadi pemateri Sosialisasi Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kesempatan tersebut, Syam juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sulut untuk ikut melawan dan tak menyebarkan hoax dalam Pilkada serentak ini. Karena menurutnya hoax akan merusak tatanan bangsa yang selama ini terjaga baik, dan akhirnya malah memunculkan kerugian di kemudian hari.

"Mari jaga keutuhan NKRI dengan melawan hoax," ujarnya.

Sementara, Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu mengatakan, Bawaslu terus berupakan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan hal-hal dalam Perbawaslu nomor 4 tahun 2020, termasuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi.

Dikatakannya, hal ini agar masyarakat bisa bersama Bawaslu Sulut mengawasi setiap tahapan yang berlangsung, termasuk bisa mencegah terjadinya potensi pelanggaran Pemilu.

"Masyarakat dengan memberikan informasi kepada jajaran Bawaslu sudah merupakan bagian dari membangun demokrasi bangsa. Marilah bersama Bawaslu kita awasi berbagai tahapan dan mencegah tindakan pelanggaran Pemilu," ujar Pangellu.

Dicontohkannya, saat ini dalam masa-masa akhir pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemuktahiran Data Pemilih, masyarakat diminta dapat memberikan informasi atau melaporkan jika ada hal janggal ketika proses itu sementara berlangsung.

"Bawaslu Sulut tidak akan pernah menutup mata dengan berbagai pelanggaran yang menjadi temuan di lapangan maupun berdasar laporan masyarakat," ujar pria asal tanah Porodisa ini.

santo a