AMPI: Pemprov Sulut Langgar Aturan Social Distancing Saat Bagi Sembako ke Ojol

Kepolisian berjaga di pintu gerbang masuk kantor Pemerintah Provinsi Sulut untuk menertibkan Ojek Online (Ojol) yang membludak karena mengantri untuk mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah (foto: febry kodongan/manadobacirita)

Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Manado, Meikel Maringka, menilai jika kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) saat membagikan sembako di halaman kantor pemerintahan, dan mengakibatkan kerumunan massa ojek online, Jumat (3/4) kemarin, sebagai langkah pelanggaran hukum.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, pemerintah provinsi justru melakukan pelanggaran aturan dan kebijakan terkait dengan Social Distancing, selama pandemi virus corona berlangsung. Menurutnya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey harus lebih bijak lagi menerapkan aturan yang ada.

"Saya alamatkan kritikan ini agar sampai ke Kapolri dan Presiden soal masalah yang terjadi di Sulawesi Utara (Pembagian Sembako oleh Pemprov Sulut ke Ojol). Ini sangat krusial karena sedikit lagi rumah sakit di Manado akan full dengan orang yang COVID-19," tutur Maringka.

Menurut Maringka, karena pembagian sembako yang menyebabkan kerumunan orang tersebut, masyarakat kini menjadi resah, karena takut virus penyebab penyakit COVID-19 menyebar pada saat pembagian sembako tersebut dan kemudian tersebar luas ke seluruh Kota Manado karena dibawa oleh para Ojol.

Maringka bilang, yang disesalkan adalah polemik yang terjadi justru dibuat sendiri oleh pemerintah, dengan kata lain senjata makan tuan. Menurutnya, di tengah semua daerah sedang gencar-gencarnya menekan penyebaran virus corona, aksi pengumpulan massa di satu titik justru dilakukan oleh jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut.

"Di satu sisi masyarakat memang membutuhkan bantuan itu, tapi di sisi yang lain resikonya sangat tinggi mengumpulkan massa demikian banyak. Apa tidak ada cara lain untuk memberikan bantuan. Ini perhatian kita bersama," kata Maringka yang juga Anggota DPRD Kota Manado ini.

anes tumengkol