Bupati Sitaro Usulkan Pembuatan Badan Khusus Pengelolaan Data Terpadu

Bupati Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Evangelian Sasingen berbicara di Rapat Kerja Nasional Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evangelian Sasingen, meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk membuat badan khusus yang mengurusi data terpadu, yang bisa digunakan sebagai parameter penentuan kebijakan.

Saat Rapat Kerja Nasional Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jakarta, Selasa (10/12), Sasingen mengungkapkan, Badan yang dimaksud nantinya diisi oleh Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya melihat, selama ini kita selalu punya masalah dengan data. Semua instansi dalam proses pendataan berjalan sendiri-sendiri. Maka perlu adanya kesepakatan bersama agar supaya diperoleh data yang benar-benar valid sekaligus data yang sama dari tiap instansi," kata Sasingen.

Sasingen bilang, saat ini proses pendataan sangat buruk, sehingga berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan, dan seringkali terjadi salah sasaran program yang dibuat, karena datanya memang tidak tepat. Dicontohkannya adalah pemberian bantuan sosial dan kesehatan yang akhirnya malah mubazir karena terjadi double penerima manfaat.

"Di daerah (Sitaro) kami misalnya, kesehatan dan pendidikan itu gratis. Kalau diberikan lagi bantuan pendidikan maupun kesehatan, tentunya akan tumpang tindih. Ini menurut hemat saya, dikarenakan tidak validnya data yang ada, sehingga terjadi double penerima manfaat," kata Sasingen.

"Dengan teknologi yang berkembang semakin canggih, harusnya persoalan data ini bisa teratasi dengan baik," kata Sasingen kembali.

franky salindeho