Dikunjungi Pemerintah Boalemo, Pemkab Minut Share Ilmu Tentang Pengadaan Barang

Foto bersama antara Pemerintah Kabupaten Boalemo, Gorontalo dan perwakilan Pemkab Minut, usai studi tiru terkait inovasi progran dan Kegiatan LPSE dan UKPBJ. (foto: dokumen istimewa)

MINUT - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) , mendapat kunjungan studi tiru, dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Boalemo Provinsi Gorontalo.

Rombongan Pemkab Boalemo dipimpin Asisten II Setdakab Fatlina Podungge, S.Pd, M.Si bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian TUP dan Pokja Pemilihan ini, bertujuan menimba ilmu, terkait Inovasi Program dan Kegiatan yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Minahasa Utara, baik LPSE maupun UKPBJ.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Minut, Lidya Warouw, menjelaskan jika sudah dua kali pihaknya menjadi pilot project LKPP, dan mendapat penghargaan dari LKPP atas prestasi mereka membawa LPSE Minut naik level menjadi standar atas.

”Jadi, pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minut, Joune Ganda-Kevin Lotulung, kami diminta untuk menyiapkan sistem yang baik. Bahkan, kini setelah kami bisa mencapai level Standar Atas, berikutnya diusahakan menjadi Standar Faktual," ujar Lidya.

Lanjut dikatakannya, untuk memenuhi standar itu, ada inovasi yang akan dibuat yakni pemenuhan standar keamanan server LPSE dengan menggunakan teknologi IoT (Internet of Things).

"Ini semua tak lepas dari dukungan yang besar dan komitmen dari pimpinan kami,” ujar Lidya.

Lanjut dikatakannya, Bupati dan Wakil Bupati memang sangat mendukung inovasi tersebut, dan mengatakan bahwa banyak manfaat yang akan didapat dari teknologi itu, antara lain otorisasi pengaturan ke luar-masuk ruangan khusus-terbatas, pengenalan wajah, otomatisasi to-do-list manajemen kualitas, tata kelola otomatis daya listrik, suhu ruangan, pencegahan dini kebencanaan teknologi, ancaman intrusi manusia, pencurian, penyalahgunaan akses dan kebencanaan lainnya.

“Nantinya akan dipasang aplikasi di handphone Pak Bupati bersama pak Wakil dan juga saya sebagai Kabag, sehingga akan ada notifikasi apa yang terjadi di ruangan khusus-terbatas tersebut. Nah, setelah itu para petugas akan mendapatkan otorisasi hak akses dulu dari pimpinan, baru bisa masuk dan beraktivitas sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang berlaku," kata Lidya.

"Pada dasarnya teknologi tersebut akan menjadi alat bantu bagi SOP yang sudah ditetapkan oleh LKPP sebagai syarat Standar Faktual. Untuk LPSE ini adalah inovasi murah, dengan pendekatan teknologi terapan,” katanya kembali.

oktaviana mundung