Dinas Pendidikan Identifikasi 3 Permasalahan di PPDB Sistem Zonasi

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Grace Punuh (tengah) saat menjelaskan persoalan PPDB Sistem Online yang berhasil diidentifikasi pihaknya, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengaku ada 3 identifikasi permasalahan yang timbul saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi tahun 2019 ini.

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Hrace Punuh, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama seluruh Kepala Sekolah, persoalan pertama yang muncul adalah, banyaknya calon siswa yang mendaftar online di sekolah yang justru kekurangan fasilitas ruang dan pengajar.

Selanjutnya, ada sekolah yang justru kekurangan calon siswa yang mendaftar, padahal fasilitas ruang kelas dan guru sangat memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar.

"Identifikasi terakhir, ada sekolah-sekolah yang tidak ada jalur kendaraan umum atau jalur penghubung akses bagi siswa, sehingga malah menyulitkan siswa untuk datang ke sekolah," kata Punuh, saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (15/7).

Punuh menyebutkan, berdasarkan identifikasi persoalan tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa upaya penyelesaian, seperti bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menyediakan kendaraan ke sekolah yang tidak punya akses kendaraan serta rencana untuk menambah ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan fasilitas.

"Intinya, kita ingin semua anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik," kata Punuh.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda menilai persoalan lain yang muncul seperti adanya anak-anak yang terkendala memilih sekolah, karena persoalan zonasi yang membatasi mereka.

"Untuk Kota Manado, kasihan anak-anak di Kecamatan Singkil dimana di zonasi mereka itu sama sekali tidak ada sekolah negeri. Akibatnya mereka kelimpungan yang ujung-ujungnya masuk sekolah swasta dengan biaya yang mahal," kata Karinda.

Karinda sendiri meminta agar ada kebijakan dari dinas pendidikan terkait hal-hal urgen termasuk keinginan anak-anak dengan nilai prestasi yang baik, bebas memilih sekolah yang diinginkan.

"Kita ingin dunia pendidikan kita lebih baik lagi," kata Karinda kembali.

oktavian mundung