DPRD Sayangkan Ada 500 Orang di Bolmut Tak Lagi Jadi Penerima Bansos

Paket Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial (foto: antara)

BOLMUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyesalkan adanya pengurangan 500 orang sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BST dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bolmut, Saiful Ambarak, angka 500 cukup banyak, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah benar mereka yang tak lagi akan menerima bansos sudah meningkat kelayakan hidup mereka.

"500 lebih orang itu tentunya sangat banyak. Apalagi di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Masyarakat masih butuh recovering ekonomi dari pemerintah," kata Saiful.

Menurut Saiful, harusnya Dinas Sosial Kabupaten cepat tanggap dengan persoalan ini, agar masyarakat tidak dirugikan. Memang diakui Saiful, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, telah melakukan perbaikan data penerima PKH dan BST agar lebih tepat sasaran.

Namun, yang lebih mengetahui adalah Dinas Sosial di daerah, sehingga seharusnya mereka lebih cepat tanggap, sehingga walaupun ada pengurangan untuk masyarakat yang tidak berhak, bisa dengan cepat digantikan dengan nama-nama masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Saiful sendiri mengaku, dalam waktu dekat ini akan digelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Sosial terkait hal tersebut. Menurutnya, harus ditanyakan alasan, tentang pengurangan jumlah penerima Bansos tersebut.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera rapat dengar pendapat dengan Dinsos untuk lebih mendetail mengetahui alasan dari pengurangan ini. Kalau mereka tidak punya alasan yang tepat, tentunya ini menjadi perseden buruk. Dan mungkin, kami bisa mempertimbangkan kembali pemberian anggaran yang besar untuk Dinas Sosial," kata Saiful kembali.

m rifai abdullah