DPRD Soroti Data Penduduk Miskin di Bolmut yang Amburadul

DPRD Kabupaten Bolmut menggelar hearing dengan Pemkab Bolmut terkait data kemiskinan yang dinilai amburadul

BOLMUT - DPRD Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) menyoroti data penduduk miskin di daerah tersebut yang dinilai amburadul dan tumpang tindih dengan data lain dari pusat maupun pemerintah provinsi. Padahal, data kemiskinan ini merupakan landasan penyaluran bantuan untuk warga miskin.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bolmut, Budi Setiawan Kohongia mengatakan, ketidakakuratan data kemiskinan tersebut, berdampak pada kurang terlindunginya masyarakat dengan program-program pro rakyat dari pemerintah.

Hal ini menurutnya dibuktikan saat melakukan kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan Tondano, yang menangani asuransi kesehatan di wilayah Bolmut. Dikatakannya, yang menerima BPJS bersubsidi di Bolmut hanya berjumlah 63.483 orang yang dibagi 29.578 ditanggung APBN, 12.878 APBD Provinsi dan 21.027 ditanggung APBD Kabupaten.

ilustrasi kemiskinan (Foto: Reuters/Marco Bello)

"Padahal di tahun 2019 itu, jumlah penduduk miskin dan berhak sudah ditetapkan berjumlah 85.347 orang. Harusnya semua ini bisa dilindungi. Artinya, data ini tidak akurat dan tumpang tindih. Jika dibiarkan, tentunya banyak masyarakat miskin tak tersentuh bantuan," kata Kohongia.

Walaupun menyadari kekeliruan data seringkali berasal dari pemerintah pusat, namun Kohongia mengatakan hal ini tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Bolmut yang tidak melakukan pendataan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya data ganda dan masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak terdata.

"Kenyataannya sampai sekarang masih ada masyarakat miskin yang belum masuk pada Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Bolmut sehingga konsekuensinya, akan sulut dimasukkan sebagai calon penerima manfaat bantuan," tutur politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Asisiten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat, Rahmat R. Pontoh, mengaku akan menuntaskan persoalan data kemiskinan di daerah tersebut. Menurutnya, seluruh dinas yang berhubungan dengan hal tersebut akan diupayakan segera mendata kembali masyarakat miskin.

"Kami akan segera mengadakan rapat kerja bersama instansi terkait di Pemkab Bolmut," ujar Pontoh.

m rifai abdullah