DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Konten Media Partner
24 Oktober 2021 22:26
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen, saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen, saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022
ADVERTISEMENT
MANADO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa (19/10), menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.
ADVERTISEMENT
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, Billy Lombok serta dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, saat menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.
Selanjutnya disampaikan Andi Silangen, berdasarkan hasil rapat pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD dimana telah disepakati bahwa beberapa point di antaranya:
Penyerahan berkas nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dalam gelaran rapat paripurna
zoom-in-whitePerbesar
Penyerahan berkas nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dalam gelaran rapat paripurna
  • Pendapatan pada APBD tahun 2022 mengalami perubahan yaitu, semula pada perencanaan awal sebesar Rp 4.720.073.317.072 dan berkurang sebesar Rp 88.157.349.050, sehingga menjadi Rp 3.983.915.968.022.
  • Total pagu belanja mengalami perubahan yang sebelumnya sesuai pada rencana awal sebesar Rp. 3.871.355.258.819 dan berkurang sebesar Rp. 78.157.349.050 sehingga menjadi, Rp 3.793.197.909.769.
  • Penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar Rp 35 Miliar, dengan pengeluaran pembiayaan perubahan sebesar Rp 50 Miliar dan berkurang 10 Miliar sehingga menjadi 40 Miliar.
  • Penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah akan dipusatkan penganggarannya pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.
  • Adanya penambahan sub kegiatan yang baru, yang sebelumnya tidak tercantum pada RKPD tahun 2022 pada beberpa perangkat daerah yang akan dituangkan dalam lampiran berita acara penambahan sub kegiatan, dan kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan KUA PPAS APBD Sulut TA 2022.
Pimpinan DPRD Sulawesi Utara bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, pada rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022
zoom-in-whitePerbesar
Pimpinan DPRD Sulawesi Utara bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, pada rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022
"Hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD provinsi Sulut yang telah disampaikan, menjadi dasar dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2022," kata Silangen.
ADVERTISEMENT
Lanjut dikatakannya, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sulut nomor 2 Tahun 2019, tentang Tatib DPRD Sulut, bahwa KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, saat memberikan penjelasan terkait dengan program-program pemerintah Provinsi Sulut
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, saat memberikan penjelasan terkait dengan program-program pemerintah Provinsi Sulut
Sementara itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, mengatakan tema pembangunan RKT tahun 2022 dilihat pada prioritas pembangunan masional tahun 2022.
"KUA PPAS yang kita bahas dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan itu bagi perangkat daerah dan unit kerja di pemerintahan provinsi Sulut," kata Olly.
Suasana rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara
Olly menambahkan, nantinya kegiatan-kegiatan utama akan tersirat jelas pada alokasi anggaran pada beberapa kegiatan angggaran perangkat daerah dan unit kerja, masih tetap akan difokuskan pada kegiatan kegiatan kondisi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
ADVERTISEMENT
Lanjut disampaikannya, aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 nanti diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro provinsi Sulut, antara lain perekonomian daerah akan tumbuh 4,5 sampai 55 persen.
Peserta Offline Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara
zoom-in-whitePerbesar
Peserta Offline Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara
"Kemiskinan turun dari angka 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada angka 6,6, dan IPM naik menjadi 73 persen. Juga akan merealisasikan prioritas pembangunan dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah menjadi tanggungjawab kita bersama, ketika kita harus mengupayakan secara bersama-sama," urai Gubernur kembali.
manadobacirita/*/adv
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020