DPRD Sulut Segera Bawa Rekomendasi Tuntutan Aksi ke DPR RI

Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima aksi massa yang melakukan penolakan terkait sejumlah RUU yang dianggap bermasalah

Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjanjikan kepada massa aksi tolak Rancangan Undang-undang yang dianggap bermasalah, jika rekomendasi tuntutan aksi akan disampaikan ke lembaga DPR RI secara resmi.

Hal ini dikatakan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat menerima massa aksi dari Gerakan Cinta Damai Sulawesi Utara di kantor DPRD, Kamis (26/9). Para legislator yang menerima massa aksi diantaranya, Wenny Lumentut, James Arthur Kojongian, Billy Lombok, Nick Adicipta Lomban dan Ronald Sampel.

"Secepatnya kami akan membawa rekomendasi semua rekan-rekan yang datang menyampaikan rekomendasi ke lembaga DPRD Sulut ini. Semua rekomendasi kami bawa, mulai dari massa aksi sebelumnya hingga saat ini," kata Wenny Lumentut dari Partai Gerindra.

Dikatakan Lumentut, hal ini merupakan sikap politik dari para legislator Sulut, dimana mereka akan mendukung seluruh tuntutan yang disampaikan kepada mereka untuk diteruskan ke DPR RI.

"Sikap politik kami berbentuk rekomendasi, dimana kami akan mendukung seluruh apa yang disampaikan teman-teman dan akan menyampaikan hal ini ke DPR RI bahkan ke Presiden sesuai mekanisme yang berlaku. Dan teman-teman pers bisa mengawal itu semua," ujar Lumentut.

Sebelumnya, gelombang aksi penolakan terhadap RUU yang dianggap bermasalah untuk dibatalkan pengesahannya seperti RUU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan dan RUU Pertambangan.

Aksi perdana digelar oleh ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di KOta Manado, Rabu (25/9). Aksi kedua dilakukan oleh Gerakan Cinta Damai SulawesI Utara dengan tuntutan yang sama dengan mahasiswa.

viana mundung