DPRD Sulut Soroti Besarnya Anggaran Internal Dinas Perhubungan

Konten Media Partner
5 November 2019 19:47 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota DPRD Sulut, Toni Supit
zoom-in-whitePerbesar
Anggota DPRD Sulut, Toni Supit
ADVERTISEMENT
Kepala Dinas Perhubungan inas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Lynda Wantania, tak bisa lagi mengelak jika SKPD yang dipimpinnya tersebut, lebih mengutamakan kegiatan internal dibandingkan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sejumlah fasilitas keamanan transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
ADVERTISEMENT
Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi Sulut, Selasa (5/11) malam ini, Anggota DPRD, Toni Supit mendapati jika anggaran untuk internal sangat besar berbanding dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan lapangan, termasuk persoalan transportasi.
"Saya mendapati anggaran di internal lebih besar dibandingkan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jangan berlindung di undang-undang dengan menyebut ada kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Saya pernah menjadi kepala daerah jadi saya tahu apa yang bisa dan tidak," ujar Supit yang pernah menjabat 2 periode Bupati Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Dinas Perhubungan Sulut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sulawesi Utara
Supit bilang, dirinya tak melarang ada anggaran internal, tetapi harus dilihat secara proporsional mana yang diutamakan atau prioritas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan transportasi.
ADVERTISEMENT
"Jangan beranggapan masalah transportasi itu secara simple. Ini menyangkut keselamatan orang. Kalau seperti ini, yang kasihan itu masyarakat," tutur Supit.
Tak hanya soal anggaran, Supit juga menyoroti tidak berfungsinya jembatan timbang, yang justru adalah salah satu urat nadi keselamatan berlalu lintas.
Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, dirinya banyak melihat mobil angkutan yang beroprasi di jalan, telah merubah bentuk kendaraan aslinya untuk mendapatkan muatan yang lebih banyak.
Menurutnya, mobil-mobil itu casisnya sudah di tambah panjang kemudian bak sudah tambah tinggi dan memuat barang yang sangat banyak. Hal ini justru luput dari perhatian Dinas Perhubungan, karena Jembatan Timbang tidak berfungsi dengan baik.
"Belum lagi, bus menghasilkan asap pekat yang mengganggu pengguna jalan lain dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kondisi seperti ini, salah siapa? Ini kan urusannya Dinas Perhubungan," kata Supit.
ADVERTISEMENT
"Kesimpulan saya, Ibu ini tidak cocok di Dinas Perhubungan karena ibu melihat persoalan di jalan sebagai hal yang simpel sekali, padahal ini menyangkut keselamatan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara," kata Supit kembali.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan, Lynda Wantania, lebih banyak melempar senyum saat dicecar tersebut. Pada kesempatan itu, Wantania hanya bilang akan memprioritaskan jembatan timbang di tahun 2020.
oktaviana mundung