Ganti Rugi Lahan Bendungan Kuwil Tak Jelas, Warga Minta Tolong Presiden Jokowi

Konten Media Partner
23 Oktober 2021 12:32
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ganti Rugi Lahan Bendungan Kuwil Tak Jelas, Warga Minta Tolong Presiden Jokowi (383104)
searchPerbesar
Warga Desa Kuwil menunjukan bukti keabsahan kepemilikan tanah mereka yang kini telah dibangun Bendungan Kuwil Kawangkoan
MINUT – Sebanyak 14 warga asal Desa Kuwil, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), yang lahannya terdampak pembangunan mega proyek pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, akhirnya meminta bantuan kepada Presiden RI Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, karena hingga kini tak kunjung ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Mereka merasa upaya yang mereka tempuh selama ini untuk menuntut hak mereka, tak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari proyek pembangunan tersebut. Bahkan, terkesan mereka diabaikan karena hanya warga kecil.
"Kami masyarakat lemah, kini hanya bisa bermohon ke pak Jokowi agar supaya secepatnya membayar ganti rugi atas tanah kami yang sudah terkena pembangunan bendungan. Selama ini, kami tak kunjung mendapatkan kepastian," ujar Christian Agu, mewakili 14 warga Desa Kuwil.
Christian menceritakan, tanah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan itu adalah tanah bernama Kinaris yang telah dikelola Christian dan warga lainnya, berpuluh-puluh tahun lamanya dengan luas sekitar 5,5 hektar. Menurutnya, dari 5,5 hektar itu, ada 1,5 hektar yang terdampak pembangunan bendungan.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Tanah itu sempat berperkara di Pengadilan, karena tiba-tiba ada yang mengeklaim kepemilikan, Tapi, kemudian kami yang menang secara inkrah," kata Christian.
Christian juga menceritakan bagaimana upaya yang dilakukannya ke Badan Pertanahan Nasional dan Balai Sungai, tetapi tidak pernah direspon, dan dibiarkan walaupun sudah jelas-jelas ada putusan dari pengadilan.
“Pejabat-pejabat yang sudah dipercayakan oleh negara dan masyarakat, kok kenapa mempersulit rakyat. Seharusnya pejabat itu harus tahu kesusahan dari rakyat. Kami rakyat kecil selalu saja dibuat susah. Bahkan untuk meminta ganti rugi atas tanah kami, juga dipersulit. Kami tak punya banyak uang, tapi harus ke luar uang banyak karena dibuat bolak-balik tidak menentu," ujar Christian.
"Pak Jokowi, tolong kami pak. Kami hanya minta hak kami. Kami yang minta ini orang miskin. Bahkan di antara kami, ada yang akhirnya meninggal tanpa diberikan haknya. Ada yang cacat putus tangan, dan ada juga yang sudah lansia. Kami sudah susah jangan dibikin susah. Kami hanya minta hak kami," ujarnya lagi.
ADVERTISEMENT
febry kodongan
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020